pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

NU Cipayung Depok tolak aksi pengerahan massa

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Ketua MWC NU Cipayung Depok, KH. A. Furqon. (Megapolitan.antaranews.com/Foto: istimewa)
Depok (ANTARA) - Pengurus Majelis Wilayah Cabang (MWC) NU Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa Barat, menolak aksi pengerahan massa atau people power untuk melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta.

"Kita jaga ukhuwah wathoniyah, jangan sampai terjebak pada kepentingan sesaat yang mengorbankan kepentingan lebih besar," kata Ketua MWC NU Cipayung Depok, KH. A. Furqon di Depok, Selasa.

Menurut dia sikap tersebut dilandasi atas keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat atas adanya informasi yang beredar terkait rencana people power berpotensi kisruh.

"Masyarakat sudah capek, lelah dan bosan dengan proses pemilu yang panjang serta perselisihan tak berkesudahan. Perang argumentasi, beredarnya hoax, saling menghujat, mengkotak-kotakan dan lainnya terus berlangsung," ujarnya.

Furqon mengungkapkan, penolakan people power dengan tujuan agar masyarakat mengerti keadaan sebenarnya dan tidak ikut bergabung aksi people power.

Dirinya mengajak masyarakat untuk mempercayakan pada lembaga yang ditunjuk Pemerintah seperti KPU dan Bawaslu. "Jangan sampai percaya pada segelintir elite yang kecewa pasca Pemilu," ujar pengajar Ilmu politik di STKIP Ar-Rahmaniyah ini.

Menurutnya pesta demokrasi pada 17 April lalu telah berjalan dengan lancar dan aman. Dirinya berharap kondisi aman bisa tetap tercipta.

"Harapannya perjalanan bangsa berjalan normal. Rakyat percayakan hasilnya pada lembaga pemerintah yang telah ditunjuk. NKRI tetap wajib dipertahankan hingga mati dan tidak ada kompromi," katanya.
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Wapres: Pemilu 2019 paling tidak jelas arah dukungannya Sebelumnya

Wapres: Pemilu 2019 paling tidak jelas arah dukungannya

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten Selanjutnya

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten