KPU Riau: Klaim PKS kehilangan suara tidak realistis

Hingga pleno sampai di tingkat provinsi, datanya ‘clear’ (jelas), tidak ada data suara PKS yang hilang. Jika ada bukti baru, nanti dibuktikan di MK (Mahkamah Konstitusi), kata Nugroho

Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menyatakan proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Riau sudah berlangsung dengan baik dan transparan, sehingga klaim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kehilangan banyak suara dalam proses rekapitulasi sebenarnya tidak realistis.

“Hingga pleno sampai di tingkat provinsi, datanya ‘clear’ (jelas), tidak ada data suara PKS yang hilang. Jika ada bukti baru, nanti dibuktikan di MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Komisioner KPU Riau Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Nugroho Noto Susanto, kepada ANTARA di Pekanbaru, Rabu.

Nugroho menyatakan hal itu setelah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Riau berencana mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penetapan suara Pemilu 2019 ke MK karena suaranya diduga hilang misterius.

Sebelumnya, Ketua DPW PKS Riau Hendry Munief di Pekanbaru, Selasa (14/5), mengatakan PKS sudah mengajukan keberatan di tingkat PPK, KPUD, dan telah disampaikan oleh saksi PKS, bahkan dalam penandatanganan saksi juga sudah mengajukan keberatan.

Namun, Nugroho menyatakan hal itu tidak pernah terjadi. “Di tingkat provinsi rasanya tidak ada keberatan itu. Untuk pleno di tingkat kabupaten juga sudah berjalan lancar, telah disahkan,” katanya.

Nugroho mengatakan, KPU Riau tetap menghormati dan mempersilakan peserta pemilu yang hendak mengajukan sengketa hasil ke MK di Jakarta.

"Jika pengajuan sengketa hasil oleh PKS diregister oleh MK, maka KPU Riau akan mengikuti langkah-langkah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

KPU Riau menyatakan hasil penyelenggaraan pemilu dari tingkat terbawah sudah bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami percaya dengan penyelenggara pemilu di tingkat kabuapten/kecamatan, PPS,dan KPPS. Di setiap pleno berjenjang dari tingkat KPPS, PPK, KPU kabupaten/kota, hingga provinsi, perolehan suara itu dibahas dengan detail. Termasuk jika ada keberatan saksi dari tiap peserta pemilu, proses itu berjalan secara terbuka,” katanya.

Sebelumnya, PKS Riau menaksir raihan suara menembus angka 20 persen. Angka tersebut merupakan perhitungan internal yang dilakukan PKS berdasarkan form C1 yang dikumpulkan.

"Ini bukan dari 'real count' internal kita. Menurut hasil hitung cepat KedaiKopi milik Hendri Satrio menyebut 20,1 persen. Artinya, 'real count' kami cukup dekat dengan quick count yang dilakukan lembaga nasional. Makanya, saya agak kaget dengan perolehan suara (KPU) yang justru jauh merosot," kata Ketua DPW PKS Riau Hendry Munief .

Ia mengatakan, lembaga survei lain juga menunjukkan PKS tampil sebagai pemenang di Provinsi Riau. PKS diprediksi menang oleh lembaga survei Indo Barometer dan Saiful Muljani Riset dan Consulting (SMRC).

Pihaknya heran dengan menurunnya persentase suara PKS saat pleno dilakukan KPU. "Kalau tiba-tiba merosot 7-8 persen (real count KPU) itu ke mana perginya? Berarti ada satu kursi yang hilang di tingkat provinsi dan pusat," katanya.

Sementara itu, berdasarkan raihan suara per kabupaten/kota di Riau, untuk kursi DPRD Provinsi Riau, PKS diperkirakan kebagian tujuh kursi dari 65 kursi yang diperebutkan. Jumlah tersebut jauh di bawah pekiraan hitungan internal PKS. Berdasarkan hitungan C1, PKS berpeluang mendapat 14 kursi.