FKUB-Ponpes Pekalongan tolak Gerakan People Power

Kami juga telah berkoordinasi dengan Polri dan TNI serta Pemda melakukan doa agar gerakan itu tidak dilakukan karena hal itu akan memberikan citra buruk bangsa dan keutuhan NKRI."

Pekalongan (ANTARA) - Forum Kerukunan Umat Beragama dan sejumlah pengasuh pondok pesantren Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menolak adanya Gerakan "People Power" (kekuatan massa) yang rencananya akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019 di Jakarta.

Ketua FKUB Kota Pekalongan Achmad Marzuki di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pileg 2019 telah berjalan demokratis, jujur, adil, dan transparan.

"Oleh karena, selanjutnya kami mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI dan menolak usaha apapun dan dari siapa pun yang akan menggerakkan people power. Secara tegas, kami menolak adanya gerakan people power," katanya.

Menurut dia, gerakan "people power" atau kekuatan massa yang dilakukan oleh kelompok tertentu itu menyalahi peraturan sehingga mereka tidak perlu melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang tersebut.

FKUB Kota Pekalongan, kata dia, telah memberikan penerangan pada umatnya masing-masing untuk menghadapi gerakan 22 Mei tersebut yang kini masih menjadi isu besar agar masyarakat tidak bingung.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Polri dan TNI, serta Pemda melakukan doa agar gerakan itu tidak dilakukan karena hal itu akan memberikan citra buruk bangsa dan keutuhan NKRI," katanya.

Pengasuh Pondok pesantren Safi'i Akrom Kota Pekalongan Abdul Kholik mengatakan pihak ponpes mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI dan menolak gerakan "people power" .

"Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan menolak Gerakan People Power yang dilakukan oleh kelompok tertentu itu," katanya.