Diplomat asing ikut pantau pemilu

Jakarta (ANTARA) - Ternyata Pemilihan Umum 2019 yang terdiri atas pemilu presiden dan pemilu legislatif tidak hanya menjadi perhatian 190,77 juta calon pemilih, pimpinan partai politik, dan jajaran pemerintah.

Akan tetapi, juga mennjadi perhatian orang asing mulai dari pemantau, wartawan, hingga diplomat negara-negara sahabat yang bertugas di Jakarta dan daerah.

Sejak berbulan-bulan yang lalu, orang-orang asing itu memantau secara ketat berbagai tahapan pemilu, mulai dari pemilihan presiden (pilpres) hingga pencalonan anggota-anggota lembaga legislatif di DPD, DPR, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

Para diplomat asing yang berkedudukan di Jakarta, misalnya, pasti telah diperintahkan oleh “induk semangnya” di negara masing-masing untuk memantau pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2019, terutama Pemilihan Presiden dan Wakil Pesiden. Menjelang pengumuman nama calon-calon presiden-wapres sudah bermunculan sejumlah nama.

Selain nama petahana Presiden Joko Widodo yang dicalonkan oleh “setumpuk” partai pendukungnya, seperti PDIP, Golkar, Nasdem, hingga PSI maka pencalonan Prabowo Subianto praktis “tak tergoyahkan” oleh PKS, Gerindra, dan Demokrat. Langkah demi langkah terus digerakkan oleh semua parpol, baik yang 16 partai di tingkat pusat maupun empat parpol lokal di Provinsi Aceh.

Menjelang nama Jokowi yang bisa disebut tak tertandingi, maka sejumlah nama bakal calon pendampingnya dikumandangkan oleh sejumlah parpol. Masyarakat tentu ingat, hingga detik-detik terakhir pengumuman nama Joko Widodo, maka masih “berseliweran” nama-nama calon pendampingnya, terutama para ketua parpol.

Sebut saja nama tokoh terkemuka Mahfud MD yang hingga detik terakhir terus disebutkan, walaupun akhirnya “dikalahkan” oleh Ma’ruf Amin. Posisi Ma’ruf sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sekaligus tokoh senior organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan mampu “menyedot” orang- orang Islam yang merupakan mayoritas pemilih.

Selain itu, sempat bermunculan sejumlah nama lainnya mulai dari Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa serta mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy

Akhirnya Ma’ruf ditetapkan sebagai calon wakil presidennya Joko Widodo, sedangkan pendamping Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto adalah pengusaha terkemuka Sandiaga Salahuddin Uni, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

                                                                Meningkatkan Hubungan
Di Jakarta, terdapat begitu banyak kedutaan besar asing luar biasa dan berkuasa penuh, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Jerman, Malaysia, Singapura, hingga Thailand. Tugas para diplomat asing itu berusaha meningkatkan hubungan bilateral negaranya dengan Pemerintah Indonesia. Hubungan bilateral itu tidak hanya menyangkut bidang politik tapi juga sosial budaya hingga perdagangan dan ekonomi pada umumnya.

Para diplomat itu diwajibkan memantau setiap pergerakan Pemerintah Indonesia terutama presiden dan wakil presidennya. Jadi mereka wajib memperkirakan langkah-langkah, terutama calon presiden beserta wakil presidennya.

Mereka pun menjalin hubungan dengan para tokoh parpol, akademisi serta pakar politik. Tak ketinggalan mereka berkomunikasi dengan sejumlah wakil rakyat di Senayan, Jakarta.

Diplomat-diplomat asing pun amat rajin membaca surat kabar serta majalah terkemuka yang banyak bercerita tentang berbagai perkembangan teranyar di Tanah Air. Dengan demikian, para diplomat itu tak ketinggalan informasi tentang berbagai perkembangan terakhir.

Jika perkiraan mereka tepat alias tak meleset maka pasti diperkirakan nantinya mereka harus buru-buru melaporkan kepada menteri luar negeri masing-masing tentang siapa pemimpin pemerintahan mulai Oktober 2019 hingga 2024. Para presiden, perdana menteri, atau rajanya kemudian “berlomba ria” mengirimkan ucapan selamat kepada Presiden RI masa bakti 2019-2024.

Karena tidak hanya menyangkut urusan politik, tapi juga sosial budaya hingga perdagangan dan ekonomi, maka para diplomat asing, terutama di Jakarta, juga wajib mewujudkan atau malahan meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Mereka amat sadar bahwa saat ini saja, penduduk Indoesia sedikitnya sudah 262 juta jiwa yang pasti akan terus bertambah sedikitnya selama lima tahun mendatang sehingga hubungan antarnegara kian meningkat.

Jadi terdapat peluang yang amat besar bahkan sangat bisa menguntungkan bagi para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya alias berinvestasi disini mulai dari mendapat proyek- proyek kelistrikan, pertambangan, inrastruktur, dan lain-lainnya.

Di sinilah para diplomat asing bisa memainkan peran penting mereka. Para diplomat luar negeri itu harus “sowan” alias mengenal baik para pejabat RI mulai dari presiden, wakil presiden, hingga para menteri, Dengan mengenal para pejabar inti Indonesia maka mereka dengan “mudah” berkomunikasi, merayu bahkan kalau perlu “menekan atau memaksa” agar tawarannya diterima pejabat- pejabat Indonesia. Tugas- tugas para diplomat asing itu tidaklah luar biasa karena hal tersebut juga terjadi di negara mana pun juga.

Jadi, pada dasarnya kehadiran para diplomat asing mulai dari duta besarnya, atase bidang politik hingga ekonomi tak perlu dicurigai secara berlebihan , Diplomat-dplomat Indonesia pun yang bertugas di banyak negara mempunyai tugas alias kewajiban yang sama.

Kehadiran para dilpomat asing mulai dari duta besar hingga atase politik sampai dengan atase ekonomi atau perdagangan tak perlu dianggap berlebihan, terutama menjelang Pilpres dan Pileg pada 17 April mendatang. Mereka seperti halnya para warga negara Indonesia pasti sangat mengharapkan pesta demokrasi mendatang berlangsung secara jujur dan adil serta langsung, umum, dan bebas rahasia.

Semua kantor kedubes asing di Jakarta pasti sudah mencatat bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan tidak kurang dari 272.000 prajuritnya guna mengamankan kegiatan akbar ini. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pendukung kurang lebih menyiapkan sekitar 200.000 prajuritnya. Jadi, secara teoritis Indonesia adalah aman.

Jadi mumpung masih dalam suasana kampanye terbuka sampai dengan 13 April 2019, maka bangsa Indonesia harus bisa membuktikan kepada semua negara asing bahkan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pilpres dan pileg yang secara serentak itu, berlangsung aman dan terkendali.

Tentu semua berharap Pemilu 2019 berlangsung dalam suasana kondusif.

*) Arnaz Ferial Firman adalah wartawan LKBN Antara tahun 1982-2018, pernah meliput acara-acara kepresidenan tahun 1997-2009.