Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan hoaks soal "server KPU yang telah disetting" merupakan hoaks bertema pemilu yang paling cepat penyebarannya.
Menurut Ketua Presidium Mafindo Septiaji, hoaks tersebut merupakan kelanjutan dari hoaks-hoaks sebelumnya seperti "tujuh kontainer surat suara tercoblos", "truk surat suara beraksara China".
"Namun hoaks yang menyebut Server KPU ada di Singapura, dan sudah disetting kemenangan 57 persen untuk salah satu kubu, penyebarannya paling massif dibanding hoaks-hoaks sebelumnya," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho dalam siaran pers, Jumat.
Ia mengatakan hoaks ini mulai terdeteksi di media sosial sejak Rabu 3 April 2018 pukul 19.30 dan menyebar luas hingga menjangkau 974 ribu views hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara masyarakat yang terpapar hoaks tersebut di group Whatsapp bisa mencapai jutaan.
Mafindo menemukan penyebaran yang massif di media sosial sebanyak lebih dari 45 ribu shares dan 974 ribu views hanya dalam satu hari. Konten tersebut tersebar di semua platform populer seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Ini belum termasuk penyebaran di group Whatsapp yang diduga angkanya bisa jauh lebih besar.
Septiaji mengungkapkan ada 19 akun yang paling banyak menyebarkan hoaks ini, 14 di antaranya bukan akun asli alias akun abal-abal seperti Rahmi Zainudin Ilyas, Rara Putri Edelweis, Noor Inesya Zain, Alena Putri dan lain-lain.
Ia mengatakan, penyebaran hoaks ini berpotensi merusak legitimasi penyelenggaraan pemilu dan bisa berdampak fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia. Langkah-langkah taktis dari pihak penyelenggara pemilu maupun penegak hukum sangat dibutuhkan untuk meredam dampak penyebaran hoaks ini.
Mafindo mendukung upaya KPU untuk membawa kasus ini ke Bareskrim, dan berharap Polri bisa segera menindaklanjuti perkara ini dengan baik dan transparan.
"Siapapun pemenangnya kalau penyelenggara pemilu dirusak wibawanya, maka yang ada adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang terpilih. Untuk itu kami mendorong Polri untuk melakukan tindakan tegas kepada aktor intelektual dan penyebar utama hoaks ini," kata Septiaji.
Anita Wahid, Presidium Mafindo, menjelaskan meningkatnya suasana emosi publik beberapa hari menjelang Pemilu 2019 menyebabkan masyarakat mudah terseret dengan informasi politik yang sensasional.
Ia mengatakan, hal ini merupakan dampak nyata dari fenomena post-truth pada bangsa kita, dan inilah saat yang penting bagi setiap orang untuk benar-benar bisa melakukan pengendalian diri. "
"Ketika mendapatkan informasi yang too good to be true atau too bad to be true, masyarakat harus langsung awas, berhenti dan refleksi diri. Jangan-jangan ini hoaks," kata Anita.
Menurut Ketua Presidium Mafindo Septiaji, hoaks tersebut merupakan kelanjutan dari hoaks-hoaks sebelumnya seperti "tujuh kontainer surat suara tercoblos", "truk surat suara beraksara China".
"Namun hoaks yang menyebut Server KPU ada di Singapura, dan sudah disetting kemenangan 57 persen untuk salah satu kubu, penyebarannya paling massif dibanding hoaks-hoaks sebelumnya," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho dalam siaran pers, Jumat.
Ia mengatakan hoaks ini mulai terdeteksi di media sosial sejak Rabu 3 April 2018 pukul 19.30 dan menyebar luas hingga menjangkau 974 ribu views hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara masyarakat yang terpapar hoaks tersebut di group Whatsapp bisa mencapai jutaan.
Mafindo menemukan penyebaran yang massif di media sosial sebanyak lebih dari 45 ribu shares dan 974 ribu views hanya dalam satu hari. Konten tersebut tersebar di semua platform populer seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Ini belum termasuk penyebaran di group Whatsapp yang diduga angkanya bisa jauh lebih besar.
Septiaji mengungkapkan ada 19 akun yang paling banyak menyebarkan hoaks ini, 14 di antaranya bukan akun asli alias akun abal-abal seperti Rahmi Zainudin Ilyas, Rara Putri Edelweis, Noor Inesya Zain, Alena Putri dan lain-lain.
Ia mengatakan, penyebaran hoaks ini berpotensi merusak legitimasi penyelenggaraan pemilu dan bisa berdampak fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia. Langkah-langkah taktis dari pihak penyelenggara pemilu maupun penegak hukum sangat dibutuhkan untuk meredam dampak penyebaran hoaks ini.
Mafindo mendukung upaya KPU untuk membawa kasus ini ke Bareskrim, dan berharap Polri bisa segera menindaklanjuti perkara ini dengan baik dan transparan.
"Siapapun pemenangnya kalau penyelenggara pemilu dirusak wibawanya, maka yang ada adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang terpilih. Untuk itu kami mendorong Polri untuk melakukan tindakan tegas kepada aktor intelektual dan penyebar utama hoaks ini," kata Septiaji.
Anita Wahid, Presidium Mafindo, menjelaskan meningkatnya suasana emosi publik beberapa hari menjelang Pemilu 2019 menyebabkan masyarakat mudah terseret dengan informasi politik yang sensasional.
Ia mengatakan, hal ini merupakan dampak nyata dari fenomena post-truth pada bangsa kita, dan inilah saat yang penting bagi setiap orang untuk benar-benar bisa melakukan pengendalian diri. "
"Ketika mendapatkan informasi yang too good to be true atau too bad to be true, masyarakat harus langsung awas, berhenti dan refleksi diri. Jangan-jangan ini hoaks," kata Anita.
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
