Moeldoko tegaskan Jokowi hindari intervensi persoalan hukum

KPU Bantul akan melaksanakan pemungutan suara ulang di 11 TPS
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/2) sore. (ANTARA News/Bayu Prasetyo)
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan, Presiden Joko Widodo selama menjabat selalu menghindari intervensi kepada persoalan kasus hukum. "Jadi jangan menuduh sesuatu yang tidak berdasar. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum itu karena pelanggaran dan lain-lain, sama sekali kita tidak ikut mengurusi itu," ujar Moeldoko ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta pada Selasa petang.
   
Menurut Moeldoko, seorang warga negara akan terjerat oleh kasus hukum jika memang melanggar peraturan maupun undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.
   
Ia mengingatkan pihak-pihak yang terkena kasus hukum untuk mengintrospeksi diri."Kalau betul-betul kita taat azas seperti yang kita lakukan, taat azas kita tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan fitnah, tidak melakukan sebuah situasi yang mengecohkan sesuatu, kita berjalan normal saja. Tidak ada yang terlibat persoalan-persoalan yang serius," kata Moeldoko.
   
Moeldoko menegaskan sensitivitas terbangun karena Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu 2019, dan aparat penegak hukum tetap menjalankan tugas secara profesional. 
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Kedua calon presiden diharapkan beberkan politik visi Sebelumnya

Kedua calon presiden diharapkan beberkan politik visi

51 TPS di NTT gelar pemungutan suara ulang Selanjutnya

51 TPS di NTT gelar pemungutan suara ulang