Magelang (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif melalui kegiatan "Car Free Day" di alun-alun setempat, Minggu.
Sedikitnya 250 orang dari berbagai unsur melakukan aksi "long march" dalam kegiatan yang digagas bawaslu setempat itu. Ikut dalam aksi tersebut, antara lain, pihak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kabupaten Purworejo, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Purworejo, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Purworejo, dan Polres Purworejo.
Peserta aksi yang dipusatkan di Kantor Kesbangpol Pemkab Purworejo dengan membawa berbagai tulisan terkait dengan sosialisasi pengawasan pemilu itu, juga berasal dari unsur pengawas desa, panwaslu kecamatan, pelajar, dan masyarakat umum.
Di sepanjang "long march" mereka juga membagikan stiker dan poster tentang pengawasan pemilu kepada masyarakat, yang intinya mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan Pemilu 2019 di daerah selatan Provinsi Jawa Tengah itu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Puworejo Nur Kholiq dalam keterangan tertulis yang diterima di Magelang mengatakan bahwa kegiatan itu bagian dari program pengembangan pengawasan pemilu partisipatif. Dalam hal ini, masyarakat sebagai subjek pemilu.
"Pengawasan partisipatif ini merupakan `grand design` bawaslu untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pemilu. Masyarakat didorong agar terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu, khususnya di bidang pengawasan," kata dia.
Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo Rinto Hariyadi mengharapkan kegiatan pengawasan pemilu perlu disebarluaskan kepada seluruh komponen masyarakat supaya mereka bisa melakukan pengawasan terhadap berbagai tahapan pemilu di lingkungan masing-masing.
Pihaknya mendorong masyarakat menyampaikan laporan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap pesta demokrasi.
Pihaknya juga terus berupaya melakukan pencegahan pelanggaran terhadap aturan pemilu.
"Masyarakat kami dorong untuk melaporkan apabila menjumpai pelanggaran," katanya.
Kepala Kantor Kesbangpol Pemkab Purworejo Bambang Gatot Seno Aji mengemukakan tentang pentingnya mencegah beredarnya hoaks supaya terlaksana pemilu di daerah setempat dalam suasana yang damai.
"Isu antihoaks, ujaran kebencian, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antagolongan) yang digelorakan bawaslu ini `kan sangat relevan sebagai upaya cipta kondisi mewujudkan pemilu yang damai. Jadi kami terpanggil untuk ikut bergabung," katanya.
Baca juga: Bawaslu Bojonegoro evaluasi pemasangan APK peserta pemilu
Baca juga: Bawaslu Biak tingkatkan pengawasan tahapan pemilu
Baca juga: Bawaslu Tanjungpinang ajak masyarakat cegah politik uang
Sedikitnya 250 orang dari berbagai unsur melakukan aksi "long march" dalam kegiatan yang digagas bawaslu setempat itu. Ikut dalam aksi tersebut, antara lain, pihak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kabupaten Purworejo, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Purworejo, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Purworejo, dan Polres Purworejo.
Peserta aksi yang dipusatkan di Kantor Kesbangpol Pemkab Purworejo dengan membawa berbagai tulisan terkait dengan sosialisasi pengawasan pemilu itu, juga berasal dari unsur pengawas desa, panwaslu kecamatan, pelajar, dan masyarakat umum.
Di sepanjang "long march" mereka juga membagikan stiker dan poster tentang pengawasan pemilu kepada masyarakat, yang intinya mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan Pemilu 2019 di daerah selatan Provinsi Jawa Tengah itu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Puworejo Nur Kholiq dalam keterangan tertulis yang diterima di Magelang mengatakan bahwa kegiatan itu bagian dari program pengembangan pengawasan pemilu partisipatif. Dalam hal ini, masyarakat sebagai subjek pemilu.
"Pengawasan partisipatif ini merupakan `grand design` bawaslu untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pemilu. Masyarakat didorong agar terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu, khususnya di bidang pengawasan," kata dia.
Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo Rinto Hariyadi mengharapkan kegiatan pengawasan pemilu perlu disebarluaskan kepada seluruh komponen masyarakat supaya mereka bisa melakukan pengawasan terhadap berbagai tahapan pemilu di lingkungan masing-masing.
Pihaknya mendorong masyarakat menyampaikan laporan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap pesta demokrasi.
Pihaknya juga terus berupaya melakukan pencegahan pelanggaran terhadap aturan pemilu.
"Masyarakat kami dorong untuk melaporkan apabila menjumpai pelanggaran," katanya.
Kepala Kantor Kesbangpol Pemkab Purworejo Bambang Gatot Seno Aji mengemukakan tentang pentingnya mencegah beredarnya hoaks supaya terlaksana pemilu di daerah setempat dalam suasana yang damai.
"Isu antihoaks, ujaran kebencian, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antagolongan) yang digelorakan bawaslu ini `kan sangat relevan sebagai upaya cipta kondisi mewujudkan pemilu yang damai. Jadi kami terpanggil untuk ikut bergabung," katanya.
Baca juga: Bawaslu Bojonegoro evaluasi pemasangan APK peserta pemilu
Baca juga: Bawaslu Biak tingkatkan pengawasan tahapan pemilu
Baca juga: Bawaslu Tanjungpinang ajak masyarakat cegah politik uang
Pewarta: Maximianus Hari Atmoko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
