Bawaslu sebut pekerja IKN tetap dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024

Bawaslu harus hadir untuk memastikan semua pekerja yang ada di Ibu Kota Nusantara sudah terakomodir hak pilihnya

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyebutkan para pekerja yang tengah membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap mendapatkan hak suaranya dalam Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten PPU Mohammad Khazin menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai perusahaan di kawasan IKN agar dapat mengakomodir para pekerja saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Bawaslu harus memastikan sesuai konstitusi, bahwa (pemerintah) menjamin hak pilih bagi warga negara. Oleh karena itu, Bawaslu harus hadir untuk memastikan semua pekerja yang ada di Ibu Kota Nusantara sudah terakomodir hak pilihnya,” kata Khazin di Kantor KPU Kecamatan Sepaku, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu.

Sejak tahun 2023, Bawaslu Kabupaten PPU telah melakukan sosialisasi kepada berbagai perusahaan yang beroperasi di kawasan IKN.

Khazin mengatakan, pihaknya terus mendorong perusahaan tersebut untuk memfasilitasi para pekerjanya, khususnya yang berasal dari luar Kaltim agar mendapat akses dan mau berpartisipasi dalam Pemilu 2024 sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Baca juga: Otorita IKN: Istana dan Hotel Nusantara siap 17 Agustus 2024

Baca juga: Kepala Otorita: Yang meragukan pembangunan IKN bisa langsung datang

Bawaslu Kabupaten PPU juga memiliki tugas lain untuk turut memastikan tidak adanya intervensi perusahaan terhadap hak pilihan para pekerja IKN.

“Oleh karena itu, kemudian langkah-langkah Bawaslu yang diambil adalah dengan melakukan mitigasi terkait dengan adanya potensi pelanggaran yang akan terjadi. Contohnya memitigasi perusahaan-perusahaan mengintervensi pilihan pekerjanya,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten PPU juga terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap keseluruhan prosesi Pemilu 2024 mulai dari saat pencoblosan, perhitungan suara, hingga rekapitulasi hasil suara.

Lebih lanjut, menimbang bahwa momentum ini menjadi Pemilu pertama dengan kehadiran IKN, Khazin menilai tentu ada tantangan yang harus diatasi.

Menurutnya, megaproyek IKN mendatangkan banyak pekerja yang berasal dari luar Kabupaten PPU. Dengan adanya banyak pekerja yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) itu, maka akan sedikit sulit dalam melakukan pengawasan guna memitigasi terjadinya pelanggaran hak suara.

"Yang akan menggunakan hak pilihnya di IKN itu kan rata-rata adalah orang baru, tidak semuanya kenal. Bahkan pengawas TPS pun yang kami tempatkan di situ, tidak mengenali siapa saja pekerja yang di situ (IKN). Kemudian (pekerja IKN) menggunakan hak pilihnya, jadi itu kemudian agak sulit melakukan mitigasi orang-orang yang benar-benar mempunyai hak pilihnya," jelasnya.

Kendati demikian, Bawaslu Kabupaten PPU dengan menggandeng berbagai pihak termasuk KPU Kabupaten PPU, terus melakukan pengawasan guna memitigasi adanya pelanggaran Pemilu 2024 di IKN.

Baca juga: WIKA Bangun Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 KKT Kariangau - Sp. Tempadung

Baca juga: Ahok sebut sempat ditunjuk jadi calon Kepala Otorita IKN