ANTARA - Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin menanggapi aksi pemerintah yang menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP). Dia mengimbau kepada pihak yang menolak untuk mengajukan judicial review (hak uji materi) ke Mahkamah Konstitusi. (Sugiharto Putnama/Dudy Yanuwardhana/Gracia Simanjuntak)
Copyright © ANTARA 2019
