Pengamat nilai penangkapan Robertus Robert ancam kebebasan sipil
Sejumlah pengamat hukum dan ham yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi menilai, tindakan aparat yang mengamankan aktivis hukum ...
Sejumlah pengamat hukum dan ham yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi menilai, tindakan aparat yang mengamankan aktivis hukum ...
Ombudsman Republik Indonesia menilai selama empat tahun berjalan, reforma agraria di bawah Pemerintahan Jokowi-JK belum mampu menyelesaikan ...
Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen mengapresiasi kinerja sejumlah pihak yang berpartisipasi dalam pembebasan ...
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan pengamat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan menegaskan bahwa hakim ...
Kesatuan Kesepuhan Adat Banten Kidul (Sabaki) mendesak Undang-Undang (UU) Masyarakat Adat untuk segera dibahas dan disahkan guna menjamin kepastian ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti HAM belum menjadi dasar rencana pembangunan, baik dalam aspek infrastruktur, reformasi agraria mau pun ...
Pengamat lingkungan Ridha Saleh menyebutkan Joko Widodo sebagai satu-satunya Presiden yang berani melakukan reformasi agraria melalui Perpres Nomor ...
Presiden Joko Widodo akhirnya merevisi Keputusan Presiden Nomor 29/2018-2019 yang memuat 115 nama warga binaan penerima remisi. Keppres tersebut ...
Ketua Bidang Manajemen Pegetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Siti Rakhma Mary mengatakan bahwa masyarakat adat masih menunggu ...
Ketua Bidang Manajemen Pegetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Siti Rakhma Mary, menyatakan bahwa status daftar inventarisasi ...
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyatakan masyarakat adat di Indonesia merupakan kelompok yang sering ...
Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( PB Aman) berpendapat RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan, sebagai langkah ...
Direktur Program dan Komunikasi Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan Aman), Muntaza, mengatakan RUU Masyarakat Adat penting ...
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM setuju apabila Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174/1999 tentang Remisi ...
Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menjelaskan, remisi termasuk dalam kategori politik penegakan hukum, ...