Hadi kumpulkan Panglima dan pejabat kementerian bahas Papua
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengumpulkan pejabat TNI, Polri, BIN, ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengumpulkan pejabat TNI, Polri, BIN, ...
Senator atau anggota DPD RI Abdul Kholik mengapresiasi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani saat sidang bersama DPR dan DPD dengan agenda penyampaian ...
Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI, Selasa, sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Tiga ...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang (UU) ...
Sepanjang tahun 2021, DPR RI melakukan berbagai tugas dan fungsinya masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi kinerja ...
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay menegaskan, UU nomor 2/2021 tentang Otonomi khusus (Otsus) Papua jilid ...
Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan, aturan turunan UU Nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) harus ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pemerintah melibatkan DPR Papua Barat dalam merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ...
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat di Manokwari telah menerima dan menetapkan tujuh Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus ...
Kementerian Sosial mengajak Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk melakukan percepatan pemberdayaan sosial dengan membentuk koperasi. Menteri ...
Tokoh senior Papua Michael Manufandu menyebut berbagai kemajuan yang diraih Papua selama 20 tahun ini tidak lepas dari adanya kebijakan Otonomi ...
Sebanyak 1.399 pelajar orang asli Papua (OAP) dinyatakan lolos administrasi program beasiswa otonomi khusus Papua pada 2021. Kepala Badan ...
Gubernur Papua Lukas Enembe berharap perubahan kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus secara komprehensif dan bersifat holistik serta bukan ...
Warga Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebaiknya mengawal pelaksanaan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) jika nantinya disahkan ...
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah disetujui DPR pada Kamis ...