Golkar Jawa Tengah pertanyakan urgensi munas dipercepat
DPD I Partai Golongan Karya Jawa Tengah mempertanyakan urgensi dan landasan percepatan pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar yang salah satu ...
DPD I Partai Golongan Karya Jawa Tengah mempertanyakan urgensi dan landasan percepatan pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar yang salah satu ...
Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan dirinya akan memutuskan maju atau tidak dalam kontestasi calon Ketua Umum Partai Golkar setelah ...
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya masih berada dalam Koalisi Prabowo-Sandi sampai dengan Mahkamah ...
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengatakan penyebab utama digelar pemungutan suara ulang (PSU) di 11 tempat pemungutan suara ...
Sebanyak 85.014 pemilih masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di Banten, termasuk penambahan 18.255 pemilih dari penetapan DPTb pada awal April ...
Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) III untuk Pemilu 2019, sebanyak 190.779.969 pemilih. "DPTHP ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Deiyai Provinsi Papua yang diajukan oleh pasangan calon nomor ...
Partai Demokrat mewacanakan duet Jusuf Kalla (JK) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu ...
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) bersama Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (kanan), menyaksikan Komisioner KPU Evi Novida ...
Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy memprediksi akan ada dua calon presiden yang ikut Pemilu Presiden 2019, pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...
Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai Kementerian Agama belum maksimal dan tak serius mengelola Pendidikan Islam. "Para pejabat ...
Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan Komisi II akan segera merevisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, pasca putusan ...
Mahkamah Agung perlu segera mengeluarkan standar pelaksanaan sidang praperadilan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung agar tidak menimbulkan ...
Pasca putusan MK, partai-partai yang ingin bergabung dengan kubu Jokowi-JK dipersilahkan. "Partai Hanura prinsipnya tidak ada masalah dan ...
Jajaran DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati putusan MK menolak gugatan Prabowo-Hatta sebagai keputusan yang final dan mengikat, yang ...