pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Partai Demokrat masih di koalisi Prabowo-Sandi

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Pengurus Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan (ANTARA FOTO/Rinaldo Mandala) (1)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya masih berada dalam Koalisi Prabowo-Sandi  sampai dengan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah didaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi.

"Menyangkut masalah posisi Partai Demokrat sampai saat ini dan hingga hasil keputusan MK, Demokrat masih di koalisi Prabowo-Sandi," kata Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Partai Demokrat tetap menjalin komunikasi politik dengan semua pihak termasuk dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf meskipun masih berada dalam koalisi Prabowo-Sandi.

Hal itu, menurut dia, karena komunikasi itu untuk kepentingan rakyat karena dalam membangun bangsa, tidak bisa sendiri. "Membangun bangsa ini tidak bisa sendiri, harus bersama-sama di posisi manapun, jadi komunikasi harus jalan terus," ujarnya.

Syarief mengatakan posisi politik Demokrat pasca-Putusan MK pada 25 Juli mendatang kemungkinan bisa berubah karena dalam sejarahnya, Partai Demokrat pernah menjadi pemenang pemilu dan juga pernah menjadi partai tengah.

Dia mengatakan Partai Demokrat akan menentukan sikap politik tersebut dengan melakukan rapat konsolidasi dan rapat paripurna di DPP Partai Demokrat.

"Saya belum bisa menentukan tapi yang jelas Demokrat sudah punya pengalaman pernah jadi rolling party, pernah jadi partai tengah antara oposisi dan pendukung. Jadi pengalaman kita sudah cukup banyak, kita lihat nanti," katanya.
Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Kapolres imbau masyarakat Banyumas tidak datang ke Mahkamah Konstitusi Sebelumnya

Kapolres imbau masyarakat Banyumas tidak datang ke Mahkamah Konstitusi

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten Selanjutnya

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten