counter

Ulama ajak masyarakat bersatu pascakeputusan MK

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Gus Ali, salah satu pengurus MWC NU di Kabupaten Kediri, di Kediri, Jawa Timur. (Foto Antara Jatim/ Asmaul Chusna)
Kediri (ANTARA) - Ulama di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengajak warga untuk bersatu dan tidak lagi terpecah belah pascapengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saat ini sengketa Pemilu 2019 telah selesai. Jadi, kami harap selalu menjaga persatuan, tidak lagi terpecah belah. NKRI harga mati," kata salah satu pengurus MWC NU di Kabupaten Kediri, Gus Ali di Kediri, Selasa.

Pihaknya memberikan apresiasi dari Prabowo Subianto- Sandiaga Uno yang menghormati hasil keputusan MK tersebut. Dengan itu, diharapkan seluruh elite politik di Tanah Air juga bisa kembali bersatu, demi membangun bangsa.

Baca juga: Gerindra belum tahu konten rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo

Baca juga: Arief Pouyono: Banyak yang ingin mengadu domba Prabowo dengan Jokowi

Baca juga: Petinggi Gerindra sebut akan tetap menjadi oposisi


Hal yang sama sebelumnya juga diungkapkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang KH Sholahudin Wahid. Ia bahkan menganjurkan agar proses rekonsiliasi di antara Jokowi-Kh Ma'ruf Amin serta Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno dan pendukungnya setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dipercepat, sehingga terjalin hubungan yang baik.

"Rekonsiliasi pasti terutama para pendukung. Ini tidak mudah, perlu proses, waktu. Dengan kemauan yang baik dari kedua belah pihak pasti bisa dicapai," kata Gus Sholah.

Ia mengatakan, hasil Pemilu Presiden 2019 sudah dibacakan oleh Majelis Hakim di MK. Dengan keputusan itu, diharapkan ketegangan di antara kedua belah pihak bisa berangsur pulih dan menjadi seperti sedia kala.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam Pemilu Presiden 2019.

Dalam dalilnya, Prabowo-Sandi menyatakan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden 2019 tidak sah menurut hukum, karena terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses pemilu berlangsung.

Namun, dalil Prabowo-Sandi tersebut dinilai Hakim MK tidak dapat dibuktikan, sehingga dianggap tidak beralasan menurut hukum.

"Dalil pemohon tidak disertakan bukti yang terang, sehingga tidak dapat dibuktikan serta menyakinkan, sehingga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi Aswanto ketika membacakan pertimbangan Mahkamah, Kamis (27/6).

Kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Penetapan itu diambil melalui forum rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Jakarta, Minggu, (30/6).

Moeldoko: pemilu usai, tinggalkan buzzer politik

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Ketua PDI Perjuangan Sultra incar Komisi VIII DPR Sebelumnya

Ketua PDI Perjuangan Sultra incar Komisi VIII DPR

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta