Kendari (ANTARA) - Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Sulawesi Tenggara Hugua yang melenggang ke Senayan mengincar posisi di Komisi VIII DPR RI.
"Pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada partai untuk didistribusikan dimana pun diposisikan. Kalau ditanya cenderungnya ke Komisi VIII," kata juru bicara PDI Perjuangan Sultra Agus Sana'a melalui telepon dari Jakarta, Selasa.
Ada pun mitra kerja Komisi VIII DPR adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Baca juga: Asrun-Hugua terima SK Cagub dari Ketum PDIP
Baca juga: Bupati Wakatobi wakili Indonesia di Taipei
Baca juga: Hugua: Populasi ikan perlu zona pemijahan
Sosok Hugua yang berlatar belakang aktivis lingkungan dan berpengalaman mendampingi kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan proyek air bersih memadai sebagai modal menjalankan fungsi kekaderan di Komisi VIII.
"Sebelum partai mendistribusi kadernya ke alat kelengkapan dewan pasti dipelajari pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi dan latar belakang keilmuan yang bersangkutan sebagai nilai tambah menjalankan fungsi kedewanan," kata Agus yang juga berlatar belakang profesi kewartawanan.
Hugua yang juga eks Bupati Wakatobi dua periode identik dengan pembangunan dan promosi wisata hingga mengantarkan "pulau karang" (Wakatobi) masuk dalam peta 10 destinasi wisata andalan Indonesia.
"Kapastitas yang dimiliki sosok Hugua cukup andal. Posisi menteri kabinet pun tidak diragukan jika menilik pengalaman yang sudah mendunia," ujar Agus.
"Pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada partai untuk didistribusikan dimana pun diposisikan. Kalau ditanya cenderungnya ke Komisi VIII," kata juru bicara PDI Perjuangan Sultra Agus Sana'a melalui telepon dari Jakarta, Selasa.
Ada pun mitra kerja Komisi VIII DPR adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Baca juga: Asrun-Hugua terima SK Cagub dari Ketum PDIP
Baca juga: Bupati Wakatobi wakili Indonesia di Taipei
Baca juga: Hugua: Populasi ikan perlu zona pemijahan
Sosok Hugua yang berlatar belakang aktivis lingkungan dan berpengalaman mendampingi kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan proyek air bersih memadai sebagai modal menjalankan fungsi kekaderan di Komisi VIII.
"Sebelum partai mendistribusi kadernya ke alat kelengkapan dewan pasti dipelajari pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi dan latar belakang keilmuan yang bersangkutan sebagai nilai tambah menjalankan fungsi kedewanan," kata Agus yang juga berlatar belakang profesi kewartawanan.
Hugua yang juga eks Bupati Wakatobi dua periode identik dengan pembangunan dan promosi wisata hingga mengantarkan "pulau karang" (Wakatobi) masuk dalam peta 10 destinasi wisata andalan Indonesia.
"Kapastitas yang dimiliki sosok Hugua cukup andal. Posisi menteri kabinet pun tidak diragukan jika menilik pengalaman yang sudah mendunia," ujar Agus.
Pewarta: Sarjono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
