Makassar (ANTARA) - Pengamat ekonomi sosial dari Universitas Muhammadiyah Makassar Dr Hurriah Ali Hasan mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.
"Meski pasangan ini banyak pendukung, namun jangan sampai hasil pengumuman itu berlarut-larut. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat," kata akademisi Unismuh itu, di Makassar, Jumat.
Menurut dia, banyak kebijakan Jokowi pada periode lalu tidak populer yang justru banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat, sehingga pada periode kedua ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin harus mengeliminasi kebijakan seperti itu.
Dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat, lanjut dia, khususnya dari sisi ekonomi, maka secara perlahan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui komitmen mengedepankan transparansi.
Sebagai gambaran, katanya lagi, adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok, termasuk harga BBM yang berfluktuasi dan tidak tersosialisasi dengan luas, menjadikan kebijakan yang dikeluarkan itu tidak populer.
"Apatah lagi itu kemudian menimbulkan kesan tidak transparan, sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang menaikkan harga BBM dan diumumkan secara meluas," katanya pula.
Baca juga: Jokowi-Ma'ruf diharapkan selesaikan masalah pascabencana Sulteng
Sementara dari segi pembangunan infrastruktur, alumni program doktoral Universitas Teknologi Malaysia ini mengatakan, tetap harus digenjot dengan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, misalnya masyarakat tergusur sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pembangunan.
"Pembangunan infrastruktur suatu negara bagaimana pun itu membutuhkan namanya pembangunan dan biasanya korbannya adalah masyarakat kecil di negara mana pun itu akan terjadi," katanya lagi.
"Meski pasangan ini banyak pendukung, namun jangan sampai hasil pengumuman itu berlarut-larut. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat," kata akademisi Unismuh itu, di Makassar, Jumat.
Menurut dia, banyak kebijakan Jokowi pada periode lalu tidak populer yang justru banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat, sehingga pada periode kedua ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin harus mengeliminasi kebijakan seperti itu.
Dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat, lanjut dia, khususnya dari sisi ekonomi, maka secara perlahan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui komitmen mengedepankan transparansi.
Sebagai gambaran, katanya lagi, adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok, termasuk harga BBM yang berfluktuasi dan tidak tersosialisasi dengan luas, menjadikan kebijakan yang dikeluarkan itu tidak populer.
"Apatah lagi itu kemudian menimbulkan kesan tidak transparan, sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang menaikkan harga BBM dan diumumkan secara meluas," katanya pula.
Baca juga: Jokowi-Ma'ruf diharapkan selesaikan masalah pascabencana Sulteng
Sementara dari segi pembangunan infrastruktur, alumni program doktoral Universitas Teknologi Malaysia ini mengatakan, tetap harus digenjot dengan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, misalnya masyarakat tergusur sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pembangunan.
"Pembangunan infrastruktur suatu negara bagaimana pun itu membutuhkan namanya pembangunan dan biasanya korbannya adalah masyarakat kecil di negara mana pun itu akan terjadi," katanya lagi.
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
