counter

Sidang MK, Hakim minta putusan tidak dijadikan ajang hujat dan fitnah

Penegakan netralitas ASN pada Pemilu butuh keterlibatan publik
Tim kuasa hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak/hp.
Jakarta (ANTARA) - Ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman meminta hasil final putusan sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 tidak dijadikan ajang saling hujat dan saling fitnah.

"Kami mohon jangan dijadikan ajang saling hujat dan saling memfitnah," ujar Anwar dalam pembacaan putusan sidang, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Anwar menyadari bahwa keputusan para hakim sepenuhnya tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak.

Ia meminta semua pihak yang terlibat sidang sengketa pilpres untuk menyimak putusan, terutama yang terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan.

"Kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Allah SWT," ujar dia.

Sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan putusan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 dibuka oleh hakim konstitusi Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, Kamis, sekitar pukul 12.40 WIB.
Baca juga: Sidang pembacaan putusan sengketa pilpres dibuka oleh Ketua MK

Dalam pembukaannya, Anwar sempat meminta maaf atas pelaksanaan sidang yang mengalami keterlambatan kurang lebih sepuluh menit karena urusan administrasi, terutama terkait penggandaan putusan.
Baca juga: Sidang MK, kuasa hukum 02 yakin putusan MK hadirkan kebenaran

Makna damai pascasengketa pemilu

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Rektor Unsoed ajak semua pihak hormati putusan MK Sebelumnya

Rektor Unsoed ajak semua pihak hormati putusan MK

Gubernur memastikan 120 anggota DPRD Jatim dilantik 31 Agustus 2019 Selanjutnya

Gubernur memastikan 120 anggota DPRD Jatim dilantik 31 Agustus 2019