KNPI gelar rekonsiliasi damai masyarakat di Sumatera Utara

Kita tidak ingin hiruk pikuk politik ini terus berkelanjutan

Medan (ANTARA) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara menggelar acara halal bi halal dan rekonsiliasi damai masyarakat Sumatera Utara pascapilpres 2019, di gedung Medan Internasional Convention Centre (MICC), Jalan Gagak Hitam, Medan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan kekeluargaan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara pasca Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.

"Kita tidak ingin hiruk pikuk politik ini terus berkelanjutan dan membuat benih-benih perpecahan di antara kita, masyarakat Sumatera Utara," kata Ketua DPD KNPI Sumut Sugiat Santoso, Selasa.

Ia berharap, dengan rekonsiliasi damai ini seluruh masyarakat Indonesia bisa saling memaafkan segala kesalahan baik itu perundungan dan hoaks yang mungkin disengaja atau tidak disengaja, oleh tim sukses, pendukung dan simpatisan 01 maupun 02.

Karena kata Sugiat, proses politik yang telah berulang kali dilakukan dan melibatkan banyak hal, juga seluruh elemen masyarakat di Indonesia, semakin tidak sehat.

"Harusnya selama ini kita bersahabat akrab, tetapi karena berbeda politik kita bisa saling mencaci maki. Oleh karena itu sangat penting bagi kami DPD KNPI Sumut sebagai tempat berhimpun dari seluruh elemen kepemudaan lintas agama dan lintas sektoral untuk mendinginkan suasana politik," ujarnya

Ia juga berpesan, menjelang putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni 2019, diharapkan masyarakat Sumatera Utara tetap kondusif.

"Apapun keputusan itu kita hormati dan setelah pesta demokrasi ini selesai, kita fokus kembali pada kerjaan-kerjaan kita yang kongkrit dan nyata," tuturnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, para tokoh dari lintas partai, lintas suku dan agama, mahasiswa dari badan eksekutif, pimpinan organisasi kepemudaan tingkat provinsi dan seluruh DPD KNPI di 33 Kabupaten/Kota.

Baca juga: Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi dibutuhkan untuk dinginkan suasana
Baca juga: Wapres JK: Rekonsiliasi lebih mudah dilakukan setelah putusan MK