counter

Sidang MK, Ahli: Beban pembuktian tidak dibebankan kepada termohon

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Ahli dari pihak terkait Prof. Edward Omar Syarief Hiariej (tengah) memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21-6-2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait, yakni Paslon Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Syarief Hiariej menyatakan bahwa beban pembuktian tidak dibebankan kepada termohon.

"Beban pembuktian itu tidak dibebankan kepada termohon, beban pembuktian itu harus dibebankan kepada pemohon karena asasnya itu adalah actori incumbit probatio," ujar Hiariej di Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sidang MK, ahli: dalil kuasa hukum Prabowo harus dibuktikan sendiri

Pernyataan dari Hiariej tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan hakim.

"Ada satu hal yang saya ingin ketegasan dari ahli. Beban pembuktian tidak dibebankan kepada pemohon atau termohon?" tanya hakim Arief Hidayat.

Selanjutnya, Harierj menjawab pertanyaan kuasa hukum termohon soal apakah dalil yang tidak bisa dibuktikan di pengadilan dapat disebut fitnah.

"Saya kembalikan kepada asas actori incumbit. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan," ujar Hiariej.

Namun, lanjut Hiariej, jika dalil tersebut tidak bisa dibuktikan, termohon harus dibebaskan.

"Artinya, dengan kata lain, gugatan itu, permohonan itu harus ditolak," ujar Harierj.

Baca juga: Sebelum hadir sebagai saksi, Edward Hiairej dihubungi Mahfud MD

Makna damai pascasengketa pemilu

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Ormas Garis tarik dukungan dari pasangan Prabowo-Sandi Sebelumnya

Ormas Garis tarik dukungan dari pasangan Prabowo-Sandi

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta