counter

Bawaslu tidak pernah terima laporan BPN soal status Ma'ruf Amin

Tingkat partisipasi Pemilu 2019 tertinggi setelah reformasi
Ketua KPU RI Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan menyerahkan berkas ke MK di Jakarta, Rabu (12/6/2019). (ANTARA News/Rangga Pandu Asmaea Jingga) )
Jakarta (ANTARA) - Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan pihaknya tidak pernah menerima laporan atau komplain dari Badan Pemenangan Nasional (BPN)  Prabowo-Sandi soal status cawapres 01 Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua bank syariah.

"Sampai kemarin rekapitulasi akhir tidak ada komplain atau laporan BPN kepada Bawaslu terkait posisi Pak Ma'ruf Amin," kata Abhan di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya dalam permohonan perbaikan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), BPN mempersoalkan posisi Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua bank syariah yang merupakan anak perusahaan BUMN.

Abhan mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima dari MK perbaikan permohonan BPN itu. Sehingga berkas keterangan dan alat bukti yang disampaikan Bawaslu ke MK berdasarkan permohonan awal BPN di MK.

"Tapi apapun alat bukti yang diajukan tentu sah saja sebagai bagian pembuktian. Jika memang menyangkut Bawaslu, maka Bawaslu akan memberikan keterangan," kata Abhan.

Abhan membenarkan bahwa Bawaslu pernah menangani kasus serupa saat ada seorang caleg Gerindra Mirah Sumirat yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat (TMS) karena dinilai berstatus sebagai pegawai anak perusahaan BUMN.

Kala itu sang caleg mengajukan penanganan administratif ke Bawaslu dan Bawaslu kemudian menyatakan caleg tersebut memenuhi syarat.

"Memang mengacu pada kasus Sumirat, saat itu dinyatakan TMS oleh KPU, kemudian mengajukan penanganan administratif ke Bawaslu dan kami nyatakan memenuhi syarat, jadi sampai situ saja. Untuk kasus yang ini (Ma'ruf) kami belum mendapat laporan," kata dia.
Baca juga: Pengamat: BPN Prabowo-Sandi boleh ajukan perbaikan gugatan
Baca juga: Partai Demokrat masih di koalisi Prabowo-Sandi
Baca juga: BPN sudah siapkan saksi dari daerah

Pemkot Cilegon anggarkan Rp40 miliar untuk Pilkada 2020

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Materi gugatan sengketa pilpres di Jambi terkait DPT dan DPTb Sebelumnya

Materi gugatan sengketa pilpres di Jambi terkait DPT dan DPTb

49 anggota DPRD Tulungagung resmi dilantik Selanjutnya

49 anggota DPRD Tulungagung resmi dilantik