counter

Ketua KPPS Tabanan dituntut lima bulan penjara

Tingkat partisipasi Pemilu 2019 tertinggi setelah reformasi
Ketua KPPS di TPS 29, Desa Delod Peken, Kabupaten Tabanan, yakni I Wayan Sarjana, menjalani sidang tuntutan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN Tabanan Pulung Yustisia Dewi di Pengadilan Negeri (PN) Tabanan, Bali, Senin. (Foto Antaranews Bali/Pande Yudha/2019)
Tabanan (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gede Adi menuntut hukuman lima bulan penjara atas kasus dugaan perusakan surat suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 29, Desa Delod Peken, Kabupaten Tabanan, yakni I Wayan Sarjana.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN Tabanan Pulung Yustisia Dewi di Pengadilan Negeri (PN) Tabanan, Bali, Senin.

Dalam sidang tersebut, terdakwa dituntut hukuman ringan yakni lima bulan penjara dari dakwaan awal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, Pasal 352 dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun dan denda hingga Rp48 juta.

Dalam persidangan terungkap terdakwa meminta majelis hakim agar masa hukuman terdakwa diringankan kembali dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.

Atas permintaan terdakwa itu, hakim pun akan mempertimbangkan kembali soal hukuman terdakwa.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejaksaan Tinggi Tabanan, Rizal Sanusi, menjelaskan mengenai hukuman lima bulan penjara dengan denda Rp5 juta sudah cukup memuaskan pihak JPU.

"Pihak kami sudah puas dengan tuntutan lima bulan ini dan kami memberikan keputusan hukuman tersebut lebih ringan dari dakwaan, diberikan kepada terdakwa untuk menjaga kondisivitas Kabupaten Tabanan agar tetap aman dan tenteram," katanya.

Pertimbangan lainnya yang membuat tuntutan tersebut hanya lima bulan, pihaknya mengaku sudah ada pemilihan suara ulang di Tabanan yang artinya tidak ada kecurangan pada salah satu pasangan calon yang dirugikan.

KPU tetapkan 55 calon terpilih anggota DPRD Provinsi Papua

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Bawaslu tangani delapan perkara Pemilu Legislatif di Kepri Sebelumnya

Bawaslu tangani delapan perkara Pemilu Legislatif di Kepri

45 anggota DPRD Kota Malang dilantik Selanjutnya

45 anggota DPRD Kota Malang dilantik