Padang, (ANTARA) - Puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Padang, Sumatera Barat menuntut kejelasan kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pascapemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 melalui unjuk rasa di kantor KPU Sumbar, Rabu.
Koordinator lapangan unjuk rasa Anggi Pradana Wiranta selepas aksi di Padang,Rabu mengatakan pihaknya meminta kejelasan kepada KPU penyebab kematian ratusan petugas tersebut. Selain itu pihaknya meminta agar santunan yang diberikan nantinya langsung sampai kepada keluarga korban.
"Apa yang mereka dapatkan nanti, jangan sampai setelah pemilu habis, santunan tidak dirasakan. Ini yang ingin kami kawal bersama dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengawalnya bersama," katanya.
Selain itu pihaknya juga meminta agar KPU menjelaskan kematian ratusan petugas tersebut yakni dengan melakukan visum terhadap korban yang meninggal setelah menjalankan tugasnya sebagai petugas KPPS.
"Ratusan petugas yang meninggal namun tidak ada upaya mengusut persoalan ini, ini tentu tidak benar," katanya.
Selain itu puluhan mahasiswa KAMMI Padang menyampaikan enam tuntutan mereka yakni pertama, pihaknya terus menjadi oposisi kepada pemerintah yang berkuasa atau yang akan berkuasa, kedua menegaskan sikap tidak percaya kepada pemerintah dalam penegakan hukum dana memelihara penegakan demokrasi, ketiga menyatakan sikap tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu pusat dalam penyelenggaraan pemilu.
Keempat, menegaskan rasa kecewa kepada kedua pasangan kontestan capres dan cawapres serta caleg pada 2019 yang gagal menghargai kedaulatan rakyat dengan mengotori proses pemilu dengan berbagai kecurangan. Kelima menuntu Polri dan TNI sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan pertahanan negara dan tidak boleh ikut berpolitik.
Keenam, pihaknya menyerukan kepada semua gerakan mahasiswa , para pemuda dan masyarakat jangan diam melihat kekacauan bangsa. Jangan biarkan segelintir elit mengancam kehidupan berdemokrasi di negara tercinta dan jangan biarkan pemerintah berjalan tanpa pengawasan.
"Kami berharap KPU Sumbar dapat menyampaikan pesan ini dan memberikan perhatian kepada petugas KPPS yang meninggal di Sumbar," kata dia.
Sementara Komisioner KPU Sumbar Izwaryani mengatakan di Sumatera Barat ada enam orang petugas KPPS yang meninggal dan seluruhnya akan diberikan santunan sebesar Rp36 juta setiap orangnya dan yang sakit juga diberikan santunan.
"Kami masih menunggu pencairan dana tersebut dari KPU pusat dan jika telah cair tentu kami salurkan langsung," kata dia.
Terkait pengusutan terhadap kematian KPPS, ia mengatakan sejauh inui tidak ada pihak keluarga yang meminta untuk dilakukan pengusutan dan visum terhadap keluarga mereka yang menjadi korban.
"Kalau ada pihak keluarga yang menuntut tentu kami dengan tangan terbuka membicarakan hal ini secara bersama dengan KPU kota dan kabupaten," kata dia.
Baca juga: Tim medis bersiaga di tengah aksi 22 Mei
Baca juga: Kapolri jelaskan kronologi demonstrasi berujung kerusuhan
Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan
Koordinator lapangan unjuk rasa Anggi Pradana Wiranta selepas aksi di Padang,Rabu mengatakan pihaknya meminta kejelasan kepada KPU penyebab kematian ratusan petugas tersebut. Selain itu pihaknya meminta agar santunan yang diberikan nantinya langsung sampai kepada keluarga korban.
"Apa yang mereka dapatkan nanti, jangan sampai setelah pemilu habis, santunan tidak dirasakan. Ini yang ingin kami kawal bersama dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengawalnya bersama," katanya.
Selain itu pihaknya juga meminta agar KPU menjelaskan kematian ratusan petugas tersebut yakni dengan melakukan visum terhadap korban yang meninggal setelah menjalankan tugasnya sebagai petugas KPPS.
"Ratusan petugas yang meninggal namun tidak ada upaya mengusut persoalan ini, ini tentu tidak benar," katanya.
Selain itu puluhan mahasiswa KAMMI Padang menyampaikan enam tuntutan mereka yakni pertama, pihaknya terus menjadi oposisi kepada pemerintah yang berkuasa atau yang akan berkuasa, kedua menegaskan sikap tidak percaya kepada pemerintah dalam penegakan hukum dana memelihara penegakan demokrasi, ketiga menyatakan sikap tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu pusat dalam penyelenggaraan pemilu.
Keempat, menegaskan rasa kecewa kepada kedua pasangan kontestan capres dan cawapres serta caleg pada 2019 yang gagal menghargai kedaulatan rakyat dengan mengotori proses pemilu dengan berbagai kecurangan. Kelima menuntu Polri dan TNI sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan pertahanan negara dan tidak boleh ikut berpolitik.
Keenam, pihaknya menyerukan kepada semua gerakan mahasiswa , para pemuda dan masyarakat jangan diam melihat kekacauan bangsa. Jangan biarkan segelintir elit mengancam kehidupan berdemokrasi di negara tercinta dan jangan biarkan pemerintah berjalan tanpa pengawasan.
"Kami berharap KPU Sumbar dapat menyampaikan pesan ini dan memberikan perhatian kepada petugas KPPS yang meninggal di Sumbar," kata dia.
Sementara Komisioner KPU Sumbar Izwaryani mengatakan di Sumatera Barat ada enam orang petugas KPPS yang meninggal dan seluruhnya akan diberikan santunan sebesar Rp36 juta setiap orangnya dan yang sakit juga diberikan santunan.
"Kami masih menunggu pencairan dana tersebut dari KPU pusat dan jika telah cair tentu kami salurkan langsung," kata dia.
Terkait pengusutan terhadap kematian KPPS, ia mengatakan sejauh inui tidak ada pihak keluarga yang meminta untuk dilakukan pengusutan dan visum terhadap keluarga mereka yang menjadi korban.
"Kalau ada pihak keluarga yang menuntut tentu kami dengan tangan terbuka membicarakan hal ini secara bersama dengan KPU kota dan kabupaten," kata dia.
Baca juga: Tim medis bersiaga di tengah aksi 22 Mei
Baca juga: Kapolri jelaskan kronologi demonstrasi berujung kerusuhan
Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
