PO Bus di Garut tolak mobilisasi massa ke Jakarta

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut AKP Rizky Adi Saputra mendampingi sejumlah sopir dari beberapa Perusahaan Otobus menyampaikan penolakan mobilisasi ke Jakarta di Markas Polres Garut, Jawa Barat, Selasa (21/05/2019). (Feri Purnama)
Garut (ANTARA) - Sejumlah sopir dari beberapa Perusahaan Otobus (PO) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyampaikan sikap menolak mobilisasi massa untuk melakukan aksi "people power" di Jakarta, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Alasan menolak takut rusuh, kalau di Jakarta tidak aman otomatis nanti di Garut tidak aman," kata perwakilan sejumlah PO Bus, Barna Sobarna kepada wartawan di Garut, Selasa.

Para sopir yang mendeklarasikan diri menolak armada busnya digunakan untuk mengangkut massa aksi ke Jakarta yakni PO Primajasa, Karunia Bakti, MGI, Hiba Utama, Hiba Putra, Pribumi Raya, Marita, Kobutri, Diana Prima, dan Intanraya Jaya.

Barna Sobarna dari PO Karunia Bakti mengatakan, mendukung segala keputusan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu 2019 dan berharap semua elemen masyarakat kembali bersama menerima hasil pemilu.

"Saya mendukung atas hasil pemilu, hasilnya memuaskan," katanya.

Ia mengungkapkan, selama ini belum ada kelompok masyarakat meminta atau menyewa bus untuk mengantarkan ke Jakarta dalam rangka ikut aksi tersebut.

Jika ada pihak yang ingin menyewa bus, kata dia, secara tegas akan menolak karena khawatir menimbulkan masalah dampak dari aksi tersebut.

"Kalau ada yang menyewa saya tanyakan dulu, nama pemohon siapa. Sampai hari ini tidak ada yang menyewa," katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut AKP Rizky Adi Saputra yang mendampingi pernyataan para sopir tersebut mengatakan, sejumlah PO di Garut itu sudah sepakat tidak akan membawa massa aksi ke Jakarta.

"Mereka menolak, mereka punya komitmen tidak mendukung mobilisasi massa," kata Rizky.
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
KPU pastikan pengumuman hasil rekapitulasi bukan suatu kejanggalan Sebelumnya

KPU pastikan pengumuman hasil rekapitulasi bukan suatu kejanggalan

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024