Serang (ANTARA) - Akademisi Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Suwaib Amirudin menilai pelaksanaan pemilu serentak 2019 terlalu banyak menguras tenaga dan waktu karena tahapannya rumit dan butuh waktu untuk penghitungannya, sehingga bila memungkinkan ke depan perlu ada sif atau pergantian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Seharusnya ke depan kalau pemilu seperti sekarang ini perlu ada penambahan personel KPPS hingga dua kali lipat sehingga bisa gantian atau sif mengingat membutuhkan waktu yang panjang," kata Suwaib Amirudin di Serang, Selasa.
Ia mengatakan, ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan KPU, di antaranya prosedur penyelenggaraan, penambahan jam kerja pada hari 'H' pemilu, serta perlu adanya penambahan SDM dari penyelenggara teknis.
Apalagi, ke depan ada wacana pemilu serentak kembali, termasuk ada wacana penggabungan dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota.
"Sistem sekarang yang kita laksanakan tidak masalah, tapi perlu dihitung jam kerja serta SDM dari penyelenggara, termasuk perlu ditingkatkan sosialisasinya," kata Suwaib.
Ia mengaku prihatin dengan banyaknya penyelenggara di tingkat KPPS yang sakit bahkan meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Hal ini dikarenakan tingkat stres dan kemampuan fisik yang tidak seimbang dengan jam kerja dalam penyelenggaraan pemilu tersebut.
"Bayangkan saja, petugas ini mulai tugas dari jam 7 pagi, rata-rata mereka selesai sampai pagi lagi besoknya. Bahkan sampai jam 9 pagi," kata Suwaib yang juga pengamat politik tersebut.
Persoalan lain yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, kata dia, adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih perlu perbaikan. Selain itu, penyelenggara di tingkat KPPS yang perlu diberikan pemahaman dan pendidikan dalam penyelenggaraan pemilu, mengingat masih ada anggota KPPS yang mencoblos sendiri surat suara yang tidak digunakan atau yang pemilihnya tidak datang.
"Ini faktor kesengajaan berbuat curang atau memang ketidaktahuan dari penyelenggara," kata Suwaib.
Ia juga menyarankan kepada para calon anggota legislatif agar lebih mendekatkan diri kepada calon pemilih untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam memilih calon wakil rakyat baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
"Saya rasa dalam pemilu kali ini kurang konsolidasi dan sosialisasi anggota legislatif kepada masyarakat," kata pengajar di FISIP Untirta itu.
Baca juga: MUI: Evaluasi pemilu dengan penambahan jumlah KPPS
Baca juga: DEEP menyarankan KPU untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu
"Seharusnya ke depan kalau pemilu seperti sekarang ini perlu ada penambahan personel KPPS hingga dua kali lipat sehingga bisa gantian atau sif mengingat membutuhkan waktu yang panjang," kata Suwaib Amirudin di Serang, Selasa.
Ia mengatakan, ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan KPU, di antaranya prosedur penyelenggaraan, penambahan jam kerja pada hari 'H' pemilu, serta perlu adanya penambahan SDM dari penyelenggara teknis.
Apalagi, ke depan ada wacana pemilu serentak kembali, termasuk ada wacana penggabungan dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota.
"Sistem sekarang yang kita laksanakan tidak masalah, tapi perlu dihitung jam kerja serta SDM dari penyelenggara, termasuk perlu ditingkatkan sosialisasinya," kata Suwaib.
Ia mengaku prihatin dengan banyaknya penyelenggara di tingkat KPPS yang sakit bahkan meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Hal ini dikarenakan tingkat stres dan kemampuan fisik yang tidak seimbang dengan jam kerja dalam penyelenggaraan pemilu tersebut.
"Bayangkan saja, petugas ini mulai tugas dari jam 7 pagi, rata-rata mereka selesai sampai pagi lagi besoknya. Bahkan sampai jam 9 pagi," kata Suwaib yang juga pengamat politik tersebut.
Persoalan lain yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, kata dia, adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih perlu perbaikan. Selain itu, penyelenggara di tingkat KPPS yang perlu diberikan pemahaman dan pendidikan dalam penyelenggaraan pemilu, mengingat masih ada anggota KPPS yang mencoblos sendiri surat suara yang tidak digunakan atau yang pemilihnya tidak datang.
"Ini faktor kesengajaan berbuat curang atau memang ketidaktahuan dari penyelenggara," kata Suwaib.
Ia juga menyarankan kepada para calon anggota legislatif agar lebih mendekatkan diri kepada calon pemilih untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam memilih calon wakil rakyat baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
"Saya rasa dalam pemilu kali ini kurang konsolidasi dan sosialisasi anggota legislatif kepada masyarakat," kata pengajar di FISIP Untirta itu.
Baca juga: MUI: Evaluasi pemilu dengan penambahan jumlah KPPS
Baca juga: DEEP menyarankan KPU untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu
Pewarta: Mulyana
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
