KSP: "People power" tindakan tidak sesuai demokrasi

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam jumpa pers di kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (16-4-2019) sore . (Foto: Bayu Prasetyo)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan ajakan menggerakkan massa (people power) karena tidak memercayai lembaga penyelenggara pemilu merupakan tindakan yang tidak sesuai asas demokrasi.

"Tindakan keluar dari demokrasi. Jadi, sebuah imbauan yang menurut saya tidak bijaksana," kata Moeldoko dalam jumpa pers di kompleks Istana kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, tokoh masyarakat tidak tepat mengeluarkan imbauan-imbauan yang keluar dari cara-cara demokratis.

Kendati demikian, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah siap untuk mengantisipasi situasi jika terjadi pergerakan massa.

Namun, hingga saat ini, jelas Moeldoko, belum ada indikasi gerakan massa yang dapat mengganggu proses Pemilu 2019.

"Sampai dengan pemilu besok pagi tidak ada indikasi terjadi kericuhan," jelas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban saat pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu (17/4).

Ia berharap tidak ada pihak yang melakukan tekanan ataupun intimidasi. Aparat Polri dan TNI telah mempersiapkan diri untuk menjaga stabilitas keamanan.
Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Harapan mantan tapol di Pulau Buru terhadap Pemilu 2019 Sebelumnya

Harapan mantan tapol di Pulau Buru terhadap Pemilu 2019

KPU tetapkan tantangan masa depan Kota Bandung jadi tema debat pilkada Selanjutnya

KPU tetapkan tantangan masa depan Kota Bandung jadi tema debat pilkada