IPI perkirakan Pemilu 2019 damai dan demokratis

Kedua kubu pasangan capres-cawapres, akan berupaya mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019, terselenggara dengan aman, damai, lancar, dan demokratis

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memperkirakan Pemilu 2019 yang diselenggarakan serentak di seluruh daerah di Indonesia akan terselenggara dengan damai dan demokratis.

"Kedua kubu pasangan capres-cawapres, akan berupaya mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019, terselenggara dengan aman, damai, lancar, dan demokratis," kata Karyono Wibowo, di Jakarta, Senin.

Karyono Wibowo mengatakan hal itu saat menjadi pembicara pada diskusi "Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu 2019, yang Aman, Jujur, Adil, Demokratis, dan Bermartabat".

Menurut Karyono, kedua pasangan capres-cawapres, yakni Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, serta Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, adalah figur yang memiliki pendidikan baik, sehingga akan menjunjung di tinggi dan mematuhi aturan perundangan yang berlaku.

Kalau pun ada ketidakpuasan dari penyelenggaraan pemilu, atau adanya dugaan kecurangan pada titik-titik tertentu, Karyono, menyakini, kedua pasangan capres-cawapres akan menggunakan saluran resmi yang berlaku, yakni mengadukannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau lembaga hukum yang ditunjuk sesuai dengan aturan perundangan.

Karyono meyakini, tidak akan ada pengerahan kekuatan masyarakat atau "people power" setelah pemberian hak suara pemilu pada 17 April mendatang.

Kalau pun ada elite politik dari salah satu kubu pasangan capres-cawapres yang berusaha menekan KPU dengan menyatakan akan mengerahkan "people power", menurut Karyono, hal itu adalah tekanan pada masa kampanye.

"Namun, setelah pemberian hak suara, dan lembaga-lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepatnya, siapapun pasangan capres-cawapres yang unggul, maka tidak ada lagi pernyataan akan mengerahkan kekuatan masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, Karyono melihat, KPU sudah bekerja dengan baik dan maksimal, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

"KPU juga segera melakukan klarifikasi terhadap isu-isu yang berupaya mendelegetimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen," tuturnya.