Jokowi: Baru 27 persen masyarakat tahu kartu sakti

Kalau anak-anak kita semuanya bisa kuliah, pintar-pintar, sehat-sehat semuanya, negara ini akan menang berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain

Ngawi (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengungkapkan hasil survei menyebut baru 27 persen masyarakat mengetahui program tiga kartu saktinya.

"Baru 27 persen. Berarti ini perlu dikenalkan dan bapak ibu sekalian juga tolong ini dikenalkan kepada masyarakat," kata Jokowi saat kampanye terbuka di GOR Bung Hatta Ngawi, Jawa Timur, Selasa malam.

Ia menjelaskan tiga kartu sakti, yakni Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah itu akan berlaku pada 2020 karena merupakan program sebagai capres.

KIP Kuliah diberikan kepada lulusan SMA dan SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik akademi,  universitas, perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

"Nanti akan dibayar oleh yang namanya KIP Kuliah ini," katanya.

Jokowi berharap, dengan Kartu KIP Kuliah itu, Indonesia bisa mencetak sarjana sebanyak-banyaknya.

"Kalau anak-anak kita semuanya bisa kuliah, pintar-pintar, sehat-sehat semuanya, negara ini akan menang berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain," katanya.

Kedua, lanjutnya, Kartu Pra Kerja bagi lulusan SMA/SMK, lulusan akademi dan perguruan tinggi, sebelum masuk dunia kerja.

"Akan diberikan 'training' dan pelatihan di sini, 'training' dan pelatihan di kementerian-kementerian, BUMN maupun swasta. Keinginan kita setelah lulus 'training' itu ada sertifikat langsung bisa masuk ke dunia kerja," kata Jokowi di depan 6.000 simpatisannya yang hadir.

Jokowi menyampaikan bahwa kartu itu juga memberikan honor kepada pemegang kartu yang belum masuk dunia kerja

Ketiga, katanya, Kartu Sembako Murah, di mana pemegang kartu itu mendapatkan diskon kebutuhan pokok keluarga dengan harga terjangkau atau murah.

Survei Indo Barometer menyebutkan mayoritas publik belum mengetahui akan keberadaan tiga kartu sakti yang disampaikan Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2019, namun masyarakat menyukai program tersebut.

"Program-program tersebut disukai masyarakat namun yang kenal atau tahu masih rendah atau di bawah 40 persen," kata peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan terkait dengan program Kartu Sembako Murah, 40,5 persen masyarakat mengetahui atau pernah mendengarnya dan yang tidak mengetahui program tersebut 59,5 persen.

Dari mereka yang tahu atau pernah mendengar, menurut dia, mayoritas masyarakat setuju 89,9 persen dan yang tidak setuju 4,9 persen.

Dia mengatakan ada dua alasan teratas alasan masyarakat menyukai program sembako murah, yaitu pertama membantu perekonomian rakyat 60,6 persen, kedua meringankan beban masyarakat 14,6 persen.

"Adapun dua alasan teratas masyarakat tidak setuju dengan program tersebut sebab masyarakat menilai pembagian sembako tidak merata sebesar 45,8 persen dan menganggap programnya tidak bermanfaat sebesar 16,7 persen," katanya.

Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah), menurut dia, 27 persen masyarakat mengetahui program KIP Kuliah dan 73 persen masyarakat tidak tahu.

Dia mengatakan dari masyarakat yang sudah mengetahui program itu, mayoritas setuju 85,5 persen dan yang tidak setuju 6,8 persen.

"Program KIP Kuliah dinilai bermanfaat 33,9 persen dan membantu masyarakat agar dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sebesar 24,2 persen," ujarnya.

Menurut Hadi, alasan masyarakat tidak setuju karena pembagiannya tidak merata atau tidak tepat sasaran 22,7 persen dan ada juga yang mengatakan programnya tidak bermanfaat 13,6 persen.

Untuk program Kartu Pra Kerja (KPK), menurut dia, 27,8 persen masyarakat mengetahui akan adanya program tersebut ke depan dan 72,2 persen menyatakan tidak mengetahui.

"Dari masyarakat yang tahu atau pernah mendengar sebesar 69,2 persen mayoritas masyarakat setuju dengan program tersebut dan yang tidak setuju sebesar 22,2 persen," katanya.

Hadi mengatakan program KPK dinilai bermanfaat 30,3 persen. Dengan adanya Kartu Pra Kerja masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan 18,2 persen.

Ada dua alasan tertinggi masyarakat tidak setuju menganggap Kartu Pra Kerja karena tidak mendidik masyarakat 44,6 persen dan akan mengakibatkan angka pengangguran bertambah 10,8 persen.

Survei Indo Barometer itu dilakukan pada 15-21 Maret 2019 di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden dan "margin of error" +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode penarikan sampel dengan "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara tatap muka dengan mengisi kuesioner.