Surabaya (ANTARA) - Rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang membahas reses menjelang Pemilu 2019 di gedung DPRD setempat, Selasa, diwarnai aksi "walk out" atau keluar ruangan oleh anggota Fraksi PDIP, Demokrat dan PKB.
Suasana menjadi panas, setelah pimpinan rapat paripurna, Aden Darmawan memberikan kesempatan anggotanya untuk menyampaikan usulan. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti yang mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengajukan usulan soal pelaksanaan reses dewan sebelum Pemilu 2019.
Menurut Reni, reses merupakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut sebagai bagian melaksanakan tugas dan kewajiban anggota dewan. "Dalam UU MPR, DPR, DPRD dan tata tertib dewan kewajiban anggota DPRD adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sedangkan sarana yang digunakan melalui reses," ujarnya.
Politikus PKS ini menyebut dalam Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat pasal yang menyatakan bahwa program kota didahului Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian di rinci menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Reni menyampaikan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tersebut perencanaannya melalui musrenbang dan ditambah pokok pikiran hasil reses kalangan dewan. "Saat ini pemkot sedang menyiapkan rencana kerja tersebut. Makanya dewan hendaknya melakukan reses, agar sesuai dengan usulan pemkot," katanya.
Reni mengakui perdebatan dalam ruang sidang bermula karena ada kekhawatiran sebagian anggota dewan karena pelaksanaannya dekat pemilu. Namun, sebenarnya menurutnya hal tersebut tak ada masalah karena sebelumnya Desember 2018 yang memasuki masa kampanye, kegiatan reses juga dilakukan.
"Apalagi pelaksanaan reses kan diawasi Bawaslu. Jadi tidak mungkin kita melakukan kampanye karena kegiatannya kan menggunakan dana APBD," katanya.
Dalam sidang paripurna usulan Reni didukung beberapa anggota dari Fraksi PKS, PAN, Gerindra, dan Fraksi Gabungan Hanura, Nasdem dan PPP (Handap). Tiga fraksi yang keluar dari ruangan masing-masing Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan satu fraksi yakni Fraksi Partai Golkar yang tetap di ruang sidang menyatakan usulan reses diselenggarakan usai Pemilu.
Ketua Fraksi PDIP, Sukadar mengatakan, alasan fraksinya "walk out" dari ruang sidang. Ia menyampaikan, bahwa jadwal kampanye yang dilakukan anggota Frkasi PDIP sangat padat. Untuk itu, tidak memungkinkan untuk melakukan reses.
Di sisi lain, lanjut dia, yang menjadi kekhawatirannya adalah, adanya tudingan menggunakan uang negara untuk kegiatan kampanye. "Itu riskan kita lakukan karena saat ini memasuki tahun politik," katanya.
Sukadar menambahkan, pihaknya tetap sepakat untuk melakukan reses, hanya waktunya menurutnya dilakukan usai pemilu berlangsung.
Setelah sidang sempat dihentikan beberapa menit untuk konsolidasi anggota fraksi dan memberikan pendapatnya. Setelah mendengar usulan dari beberapa anggota fraksi yang masih mengikuti sidang, akhirnya pimpinan rapat, Darmawan memutuskan pelaksanaan reses dimulai, Senin (8/4).
Reses anggota dewan berlangsung selama 5 hari. Setiap reses anggota dewan mendapatkan dana sekitar Rp50 juta rupiah.
Suasana menjadi panas, setelah pimpinan rapat paripurna, Aden Darmawan memberikan kesempatan anggotanya untuk menyampaikan usulan. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti yang mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengajukan usulan soal pelaksanaan reses dewan sebelum Pemilu 2019.
Menurut Reni, reses merupakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut sebagai bagian melaksanakan tugas dan kewajiban anggota dewan. "Dalam UU MPR, DPR, DPRD dan tata tertib dewan kewajiban anggota DPRD adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sedangkan sarana yang digunakan melalui reses," ujarnya.
Politikus PKS ini menyebut dalam Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat pasal yang menyatakan bahwa program kota didahului Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian di rinci menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Reni menyampaikan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tersebut perencanaannya melalui musrenbang dan ditambah pokok pikiran hasil reses kalangan dewan. "Saat ini pemkot sedang menyiapkan rencana kerja tersebut. Makanya dewan hendaknya melakukan reses, agar sesuai dengan usulan pemkot," katanya.
Reni mengakui perdebatan dalam ruang sidang bermula karena ada kekhawatiran sebagian anggota dewan karena pelaksanaannya dekat pemilu. Namun, sebenarnya menurutnya hal tersebut tak ada masalah karena sebelumnya Desember 2018 yang memasuki masa kampanye, kegiatan reses juga dilakukan.
"Apalagi pelaksanaan reses kan diawasi Bawaslu. Jadi tidak mungkin kita melakukan kampanye karena kegiatannya kan menggunakan dana APBD," katanya.
Dalam sidang paripurna usulan Reni didukung beberapa anggota dari Fraksi PKS, PAN, Gerindra, dan Fraksi Gabungan Hanura, Nasdem dan PPP (Handap). Tiga fraksi yang keluar dari ruangan masing-masing Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan satu fraksi yakni Fraksi Partai Golkar yang tetap di ruang sidang menyatakan usulan reses diselenggarakan usai Pemilu.
Ketua Fraksi PDIP, Sukadar mengatakan, alasan fraksinya "walk out" dari ruang sidang. Ia menyampaikan, bahwa jadwal kampanye yang dilakukan anggota Frkasi PDIP sangat padat. Untuk itu, tidak memungkinkan untuk melakukan reses.
Di sisi lain, lanjut dia, yang menjadi kekhawatirannya adalah, adanya tudingan menggunakan uang negara untuk kegiatan kampanye. "Itu riskan kita lakukan karena saat ini memasuki tahun politik," katanya.
Sukadar menambahkan, pihaknya tetap sepakat untuk melakukan reses, hanya waktunya menurutnya dilakukan usai pemilu berlangsung.
Setelah sidang sempat dihentikan beberapa menit untuk konsolidasi anggota fraksi dan memberikan pendapatnya. Setelah mendengar usulan dari beberapa anggota fraksi yang masih mengikuti sidang, akhirnya pimpinan rapat, Darmawan memutuskan pelaksanaan reses dimulai, Senin (8/4).
Reses anggota dewan berlangsung selama 5 hari. Setiap reses anggota dewan mendapatkan dana sekitar Rp50 juta rupiah.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
