Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota daerah ini, untuk mengawasi pengerahan aparatur pemerintah (ASN) dalam memenangkan oknum calon anggota legislatif tertentu.
Informasi yang santer beredar di masyarakat ada kepala daerah mengerahkan aparatur pemerintah untuk memenangkan oknum caleg pada Pemilihan Umum 2019, kata Freddy, di Palangka Raya, Senin.
"Bawaslu jangan hanya fokus tertibkan alat peraga kampanye (APK). Coba diawasi betul-betul itu caleg yang dekat atau pun merupakan kerabat kepala daerah," ujar dia lagi.
Menurut Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng itu, pemanfaatan dan pengerahan aparatur pemerintah, termasuk program-program pemerintah untuk memenangkan caleg tertentu rawan terjadi pada setiap pemilu.
Dia mengatakan Bawaslu harus mencermati secara sungguh-sungguh, dan jangan hanya menunggu laporan, karena Bawaslu merupakan pihak yang berwenang untuk mengawasi terlaksana pemilu dengan baik, termasuk tidak dimanfaatkan pemerintahan untuk membuat oknum caleg tertentu terpilih.
"Sebenarnya kami pernah menghubungi Bawaslu Provinsi Kalteng untuk menyikapi permasalahan pemanfaatan maupun pengerahan aparatur pemerintahan. Kita tunggu saja," ujar Freddy pula.
Anggota DPRD Kalteng itu mengaku ada temuan-temuan sekaligus mendapat laporan terkait pengerahan aparatur pemerintah dan program pemerintahan di Kabupaten Kapuas, untuk mendukung sekaligus mensosialisasikan salah seorang caleg DPR RI.
Wakil rakyat Kalteng dari Daerah Pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu pun, mengingatkan Bawaslu Kabupaten Kapuas lebih serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya.
"Jangan sampai ada kesan Bawaslu Kabupaten Kapuas menutup mata dengan berbagai dugaan pelanggaran. Kita ingin pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan sukses," kata Freddy pula.
Mengenai adanya pengerahan aparatur pemerintahan untuk menyukseskan salah seorang caleg pada Pemilu 17 April 2019, sedang dilakukan konfirmasi dengan berbagai pihak, khususnya Bawaslu Kalteng dan Kabupaten Kapuas.
Informasi yang santer beredar di masyarakat ada kepala daerah mengerahkan aparatur pemerintah untuk memenangkan oknum caleg pada Pemilihan Umum 2019, kata Freddy, di Palangka Raya, Senin.
"Bawaslu jangan hanya fokus tertibkan alat peraga kampanye (APK). Coba diawasi betul-betul itu caleg yang dekat atau pun merupakan kerabat kepala daerah," ujar dia lagi.
Menurut Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng itu, pemanfaatan dan pengerahan aparatur pemerintah, termasuk program-program pemerintah untuk memenangkan caleg tertentu rawan terjadi pada setiap pemilu.
Dia mengatakan Bawaslu harus mencermati secara sungguh-sungguh, dan jangan hanya menunggu laporan, karena Bawaslu merupakan pihak yang berwenang untuk mengawasi terlaksana pemilu dengan baik, termasuk tidak dimanfaatkan pemerintahan untuk membuat oknum caleg tertentu terpilih.
"Sebenarnya kami pernah menghubungi Bawaslu Provinsi Kalteng untuk menyikapi permasalahan pemanfaatan maupun pengerahan aparatur pemerintahan. Kita tunggu saja," ujar Freddy pula.
Anggota DPRD Kalteng itu mengaku ada temuan-temuan sekaligus mendapat laporan terkait pengerahan aparatur pemerintah dan program pemerintahan di Kabupaten Kapuas, untuk mendukung sekaligus mensosialisasikan salah seorang caleg DPR RI.
Wakil rakyat Kalteng dari Daerah Pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu pun, mengingatkan Bawaslu Kabupaten Kapuas lebih serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya.
"Jangan sampai ada kesan Bawaslu Kabupaten Kapuas menutup mata dengan berbagai dugaan pelanggaran. Kita ingin pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan sukses," kata Freddy pula.
Mengenai adanya pengerahan aparatur pemerintahan untuk menyukseskan salah seorang caleg pada Pemilu 17 April 2019, sedang dilakukan konfirmasi dengan berbagai pihak, khususnya Bawaslu Kalteng dan Kabupaten Kapuas.
Pewarta: Kasriadi/Jaya W Manurung
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
