Merajut asa pemilu damai di bumi Madura

Pendekatan budaya adalah pendekatan yang aman, dan akan diterima oleh semua kalangan

Pamekasan (ANTARA) - Pemilu serentak sebentar lagi akan digelar, yakni pada 17 April 2019, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Hiruk-pikuk pesta demokrasi lima tahunan ini, sudah terasa sejak institusi penyelenggara pemilu menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2019-2024, pada 21 September 2018 di ruang sidang utama gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dengan menetapkan pasangan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 01, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapat nomor urut 02.

Sejatinya, pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar 17 April 2019 ini, bukan hanya memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI, akan tetapi juga untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, yakni untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Hanya saja, dari lima jenis pemilihan ini, nuansa politis pilpres terkesan lebih kuat, bahkan terasa sangat dominan dibanding empat jenis pemilihan lainnya, yakni DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Hampir di berbagai tempat, pasangan calon yang berkompetisi di dalam pilpres selalu menjadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk di empat kabupaten yang ada di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Diskusi di jejaring sosial seperti facebook dan twitter seputar pemilu tidak lepas dari perbincangan seputar pemilu presiden. Pilpres nampaknya lebih menarik dibanding empat jenis pemilu lainnya. Demikian juga di grup-grup jejaring sosial whatshapp.

Yang disayangkan, diskusi seputar pilpres di berbagai jejaring sosial, bukan lagi pada program yang ditawarkan oleh para pasangan calon presiden ini, akan tetapi telah mengarah pada upaya saling menghujat, dan saling menjelek-jelekkan, bahkan ada upaya saling menjatuhkan antarpendukung masing-masing pasangan calon ini.

Direktur Pusat Studi Agama dan Politik/Central for Religion and Political Studies (Centries) Madura Sulaisi Abdurrazak menilai, situasi panas Pilpres 2019 antarpendukung pasangan capres dan cawapres di ranah media sosial ini terjadi, karena para pihak yang memperebutkan dukungan masyarakat adalah kontestan lama pada pilpres sebelumnya, yakni Jokowi dan Prabowo, kendatipun pasangan calon wakilnya berbeda.

Dengan demikian, maka pilres 17 April 2019, sesungguhnya adalah mengulang sejarah masa lalu, dimana para pesaing kala itu, tetap dari dua figur yang sama.

"Kedua, yang cenderung dimunculkan dalam berbagai diskusi dan unggahan di media sosial itu, adalah pada hal-hal yang bernuansa agama, yakni sama-sama mengklaim didukung oleh para ulama. Hanya saja bedanya yang satu mengklaim sebagai hasil sebuah ijtima' dan satunya tidak, kendatipun calon wakilnya memang seorang ulama," kata Sulaisi.

Masyarakat Madura sebagai masyarakat yang dikenal agamis, sambung dia, memposisikan ulama sebagai panutan yang sangat mempengaruhi iklim alam bawah sadar mereka. Apa yang dianggap penting dan didukung ulama, cenderung diikuti oleh sebagian masyarakat, tanpa harus menggali lebih dalam lagi, bahkan tanpa harus mengetahui visi dan misi serta program calon.

Kapasitas intelektual terbatas seolah menjadi 'pembenaran' bahwa berbeda pilihan dengan tokoh mereka anut, sebagai bentuk penyimpangan, sehingga "pantas" dihujat dan dicaci maki. "Padahal itu bukan inti dari ajaran agama Islam yang sebenarnya," kata Sulaisi.

Duel antara dua orang pendukung capres/cawapres yang berujung maut yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, harus menjadi catatan semua elemen masyarakat, termasuk aparat, untuk mengarahkan iklim pemilu yang sejuk dan damai.

Perbedaan pilihan adalah biasa dalam dunia politik, hendaknya perlu ditanamkan secara kuat bagi masyarakat Madura, dan menurut Sulaisi perlu ada upaya sistemik yang dilakukan dan dimotori oleh aparat penegak hukum, termasuk institusi penyelenggara pemilu.


Kampanye pemilu damai

Realitas politik terkini di Pulau Madura ini, nampaknya memang telah diketahui oleh Polda Jawa Timur. Fakta saling hujat dan saling serang di media sosial, hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa, sebagaimana terjadi di Kabupaten Sampang, menjadi catatan tersendiri bagi aparat kepolisian, termasuk Polda Jatim.

Pertimbangan itu pula yang menyebabkan institusi Polda Jawa Timur turun tangan secara langsung mengkampanyekan pemilu damai melalui pendekatan budaya di Madura. Salah satunya dengan menggelar ajang festival karapan sapi yang memperebutkan piala "Kapolda Cup 2019" yang digelar di Stadion R Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Sabtu (23/3).

"Pesta demokrasi bangsa kita sebentar lagi akan digelar, yakni 17 April 2019, dan melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak semua elemen masyarakat di Pamekasan dan Madura pada umumnya agar bersama-sama menjaga perdamaian dan menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun ini," kata Kapolda Jatim Irjen Polisi Luki Hermawan kala itu.

Sedikitnya 48 pasangan sapi karapan bersaing memperebutkan hadiah yang disediakan panitia penyelenggara di ajang festival karapan sapi yang baru pertama kali digelar di Pamekasan ini.

Kapolda menyatakan, karapan sapi merupakan budaya unik. Ia mengaku, sebelumnya hanya melihat karapan sapi melalui layar kaca dan youtube, dan ia mengaku sangat kagum dengan budaya unik di Madura itu.

"Oleh karena itu, kami berencana akan mengagendakan acara karapan sapi "Kapolda Cup" ini rutin setiap tahun, sebagai wujud kepedulian kami dalam melestarikan budaya bagi masyarakat Madura ini," ujar Kapolda.

Wakil Bupati Pamekasan Raja'e menyampaikan terima kasih, atas kepedulian institusi Polri dalam ikut melestarikan budaya tradisional Madura itu.

Wabup juga menjelaskan, selain karapan sapi, seni budaya tradisional lainnya yang berkaitan dengan sapi adalah kontes kecantikan sapi atau yang dikenal dengan sebutan "Sapi Sono'".

Pada ajang festival karapan sapi "Kapolda Cup 2019" itu, juga dipentaskan, penampilan Sapi Sono sebagai hiburan pembuka sebelumnya memasuki acara inti.

Para pejabat Polda Jatim nampak kagum dengan berbagai jenis kesenian tradisional Madura itu, termasuk tamu undangan dari sejumlah negara sahabat yang hadir dalam kesempatan itu.

"Kami berharap, festival karapan sapi yang digelar oleh Polda Jatim di Pamekasan bisa mengangkat nilai budaya dan wisata yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan," kata Raja'e.

Juara pada festival karapan sapi memperebutkan Piala Kapolda Jatim Cup 2019 terbagi dalam dua kategori, yakni kategori menang dan kategori kalah.

Untuk kategori kalah dimenangkan oleh pasangan sapi kerap Selor Tingting dari Bangkalan, lalu pasangan Ipin Upin dari Sumenep dan juara tiga oleh sapi pasangan yang diberi nama Syahrini asal Pamekasan.

Sementara pada golongan menang, juara 1 diraih oleh pasangan sapi Joker Bali dari Kabupaten Bangkalan, juara 2 oleh pasangan sapi bernama Lek kolek Kumbang dari Sumenep dan juara 3 oleh pasangan sapi bernama Setan Balap Yunior dari Bangkalan.

Kapolda Jatim Irjen Polisi Luki Hermawan menyerahkan piala kepada pemilik sapi Haji Tohir dari Bangkalan sebagai peraih juara 1 sapi karapan golongan menang dan dilanjutkan oleh pejabat lainnya pada pemenang urutan berikutnya.

Menurut Kepala Bakorwil IV Pamekasan Alwi, kejuaraan karapan sapi memang berbeda dengan berbagai jenis kejuaraan lainnya.

"Jika kejuaraan lainnya, seperti balapan motor, hanya satu, tapi dalam karapan sapi menjadi dua, karena pasangan sapi yang kalah diadu lagi, yang disediakan hadiah juga," kata Alwi.


Kampanye damai efektif

Budayawan Pamekasan Halifaturrahman menilai, gerakan kampanye pemilu damai melalui pendekatan budaya, seperti yang dilakukan Polda Jatim melalui "Kapolda Jatim Cup 2019" akan lebih efektif, karena kegiatan seni budaya bebas dari kepentingan politik manapun.

"Saya kira ini langkah tepat bagi aparat keamanan dalam berupaya mewujudkan suasana politik bangsa yang akhir-akhir ini kian memanas. Pendekatan budaya adalah pendekatan yang aman, dan akan diterima oleh semua kalangan," kata Halifaturrahman, menjelaskan.

Selain melalui pendekatan budaya, upaya untuk meredam konflik akibat berbeda pilihan, juga dilakukan oleh institusi penyelenggara pemilu di Madura melalui pendekatan kepada para tokoh ulama netral, yakni para ulama yang tidak terlibat dalam dunia politik praktis.

Pendekatan pada tokoh netral ini, salah satunya seperti yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan dan Bawaslu di tiga kabupaten lain di Madura, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, dan berkualitas.

"Dengan cara ini, maka upaya untuk merajut asa pemilu damai 2019 di bumi Madura, khususnya di Pamekasan akan terwujud sesuai harapan," kata Sukma.*


Baca juga: Polda Jatim kampanyekan pemilu damai melalui karapan sapi

Baca juga: Ulama Madura dukung pelaksanaan pemilu damai