Muhammadiyah DKI ajak umat Islam bersikap damai

JK: Wajar jika parpol minta jatah kursi menteri
Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta, HM Sun'an Miskan Lc (memegang mikrofon) dalam Pengkajian Ramadhan PW Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu, (19/5/2019). (ANTARA/Dewanti Lestari)
Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta mengajak umat Islam dan seluruh komponen masyarakat bersikap damai
agar Pemilu yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu tidak justru menyebabkan keretakan bangsa.

Pernyataan Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta, HM Sun'an Miskan Lc di Pengkajian Ramadhan PW Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu tersebut dalam rangka menyikapi perkembangan dinamika masyarakat usai pesta demokrasi 17 April 2019.

"Bagi warga Muhammadiyah khususnya serta masyarakat yang akan mengikuti gerakan Kedaulatan Rakyat kami mengimbau untuk menjaga kesucian Bulan Ramadhan dengan aksi damai dan beradab," katanya.

Ia menegaskan, pihaknya memahami imbauan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Haedar Nashir pada kajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebelumnya yang mengajak seluruh warga dan komponen bangsa berpijak di atas hukum dan konstitusi yang berlaku di negara RI.

Kepada pihak keamanan pihaknya juga mengimbau dalam menghadapi gerakan kedaulatan rakyat agar bersikap persuasif dan mengayomi semua komponen bangsa.

"Pemilu selama ini menjadi kekuatan dan sumbangan umat Islam bagi bangsa yakni menjadi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika," kata Sun'an.

Secara organisasi, ujar dia, pihaknya netral dan tidak bersikap mendukung pasangan calon presiden A atau B dan juga tidak melarang atau menyuruh warganya untuk bersikap mendukung salah satu paslon.

Pihaknya juga mengharapkan pemerintah, penyelenggara Pemilu serta instansi terkait segera mengusut kematian petugas penyelenggara Pemilu serta aparat keamanan secara transparan.


 

Muhammadiyah: kunci peredam suhu politik di tangan elite

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
Hendropriyono sebut politik jalanan tidak dibenarkan dalam Pancasila Sebelumnya

Hendropriyono sebut politik jalanan tidak dibenarkan dalam Pancasila

Diduga manipulasi suara, JPU tuntut PPK Koja satu tahun penjara Selanjutnya

Diduga manipulasi suara, JPU tuntut PPK Koja satu tahun penjara