PKS serius perjuangkan penghapusan pajak motor

Bawaslu tunggu laporan pembakaran surat suara di Papua
Presiden Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Sohibul Iman menyapa kader dan simpatisan PKS saat kegiatan "Flash Mob PKS" di Margonda Raya Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/3/2019). (ANTARA FOTO/Kahfie Kamaru/dok).
Negara harus bisa memastikan hadirnya rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Tanpa ada rasa keadilan, persatuan bangsa akan sulit terwujud
Jakarta (ANTARA) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan komitmen partainya untuk memperjuangkan penghapusan pajak motor bagi 100 juta rakyat kecil.

Sohibul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, mengatakan jika kelompok kelas atas bisa menikmati pengampunan pajak melalui program "tax amnesty" maka rakyat kecil pun berhak mendapatkan hal yang sama.

"Maka izinkanlah kami, Partai Keadilan Sejahtera, memperjuangkan penghapusan pajak sepeda motor bagi 100 juta rakyat kecil," ujar Sohibul.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan bahwa janji penghapusan pajak sepeda motor berkapasitas mesin kecil ini adalah bukti bahwa PKS ingin menegakkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bagi PKS, membela hak ekonomi 100 juta rakyat kecil yang menggunakan motor lebih utama dibandingan membela kepentingan segelintir elite pemodal besar yang komitmen kebangsaannya kita ragukan," ujar Sohibul.

Mantan Rektor Paramadina ini mengingatkan bahwa salah satu tugas utama negara adalah menghadirkan rasa keadilan dan rasa kesetaraan di antara warganya.

"Negara harus bisa memastikan hadirnya rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Tanpa ada rasa keadilan, persatuan bangsa akan sulit terwujud," ujar Sohibul.

Penghapusan pajak motor merupakan salah satu janji yang ditawarkan oleh PKS dalam kampanye terbuka Pemilu 2019.
Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Golkar manfaatkan kampanye akbar naikkan elektabilitas Sebelumnya

Golkar manfaatkan kampanye akbar naikkan elektabilitas

Peretas situs KPU ditawari kerja di Mabes Polri Selanjutnya

Peretas situs KPU ditawari kerja di Mabes Polri