Nunukan (ANTARA) - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin mendorong maksimalisasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan produksi pertanian dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara.
Provinsi Kalimantan Utara yang berada di tapal batas dengan Malaysia diamati masih minim kedua sektor ini, kata Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Ketua Rumah Aspirasi Rakyat TKN pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, Kamis malam.
Ia mengemukakan hal ini setelah berkeliling di wilayah Provinsi Kaltara hingga daerah pelosok perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia.
Menurut Deddy, masyarakat pelosok dan pedalaman kebanyakan mengeluhkan kurangnya infrastruktur pedesaan atau jalan tani dan sulitnya meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.
"Masyarakat kesulitan mengeluarkan hasil pertanian karena kurang jalan tani. Semua masyarakat di perbatasan mengeluhkan jalan tani yang masih kurang," ujar dia.
Oleh karena itu, dia berjanji akan mendorong pemerintah pusat agar menambah anggaran dana desa (DD) dan dana alokasi khusus (DAK).
Menurut dia, pemda setempat tidak mungkin mampu menangani hal ini sehubungan keterbatasan anggaran.
"Pemda-pemda di Kaltara ini tidak mungkin bisa menanganinya karena keterbatasan anggaran," kata Deddy Sitorus.
Deddy juga mengajak pemda-pemda terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mendapatkan anggaran dari APBN membangun wilayahnya.
Kader PDI Perjuangan berjanji akan menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan infrastruktur dan produksi perikanan dan pertanian di Kaltara.
"Tanpa campur tangan pemerintah pusat di Kaltara ini sangat sulit dibangun soal infrastruktur karena pemda keterbatasan anggaran," tandas Deddy Sitorus yang menjabat Wakil Direktur TKN Jokowi-Amin.
Provinsi Kalimantan Utara yang berada di tapal batas dengan Malaysia diamati masih minim kedua sektor ini, kata Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Ketua Rumah Aspirasi Rakyat TKN pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, Kamis malam.
Ia mengemukakan hal ini setelah berkeliling di wilayah Provinsi Kaltara hingga daerah pelosok perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia.
Menurut Deddy, masyarakat pelosok dan pedalaman kebanyakan mengeluhkan kurangnya infrastruktur pedesaan atau jalan tani dan sulitnya meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.
"Masyarakat kesulitan mengeluarkan hasil pertanian karena kurang jalan tani. Semua masyarakat di perbatasan mengeluhkan jalan tani yang masih kurang," ujar dia.
Oleh karena itu, dia berjanji akan mendorong pemerintah pusat agar menambah anggaran dana desa (DD) dan dana alokasi khusus (DAK).
Menurut dia, pemda setempat tidak mungkin mampu menangani hal ini sehubungan keterbatasan anggaran.
"Pemda-pemda di Kaltara ini tidak mungkin bisa menanganinya karena keterbatasan anggaran," kata Deddy Sitorus.
Deddy juga mengajak pemda-pemda terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mendapatkan anggaran dari APBN membangun wilayahnya.
Kader PDI Perjuangan berjanji akan menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan infrastruktur dan produksi perikanan dan pertanian di Kaltara.
"Tanpa campur tangan pemerintah pusat di Kaltara ini sangat sulit dibangun soal infrastruktur karena pemda keterbatasan anggaran," tandas Deddy Sitorus yang menjabat Wakil Direktur TKN Jokowi-Amin.
Pewarta: Rusman
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
