Jakarta (ANTARA) - Debat yang menghadirkan calon wakil presiden (cawapres) yang berlangsung pada Minggu (17/3) malam, menjadi debat pamungkas dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Salah satu tema debat pada kemarin malam, adalah mengenai pendidikan. Cawapres nomor urut satu KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Capres- Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, bila nanti terpilih dalam Pilpres 2019 nanti.
"Kami akan melakukan pergeseran strategi nasional dari yang semula (pembangunan) infrastruktur ke pembangunan SDM," kata Ma'ruf,
Menurut dia, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah meletakkan landasan dasar pembangunan. Sementara bila nantinya Jokowi-Ma'ruf terpilih, akan memaksimalkan dan menyempurnakan dasar pembangunan yang sudah ada.
Dalam debat itu, di bidang pendidikan KH Ma'ruf mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. KIP Kuliah merupakan lanjutan dari janji politik Jokowi pada Pilpres 2014, yakni KIP yang memberikan bantuan tunai kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin dan berusia hingga 21 tahun. Program tersebut merupakan pensempurnaan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan KIP Kuliah, siswa miskin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat ini pun, Kemenristekdikti mempunyai siswa Bidikmisi yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
Dalam debat itu, KH Ma'ruf berpesan kepada anak-anak untuk tidak takut bermimpi dan memiliki cita-cita. Orang tua juga diminta tidak khawatir akan pendidikan anak-anaknya.
"Kami juga bertekad membesarkan manfaat dan maslahat program yang telah ada," kata Ma'ruf yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Ma'ruf juga menambahkan akan melanjutkan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara struktural, agar lebih terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk pencari kerja diberikan pelatihan gratis melalui balai latihan kerja.
Dalam debat itu, Ma'ruf tidak menyinggung mengenai masalah krusial dalam dunia pendidikan, yakni mutu pendidikan maupun efektivitas penggunaan dana pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Ma'ruf juga tidak menyinggung penyelesaian permasalahan guru honorer padahal pemerintah saat ini sudah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengatasi permasalahan itu, mulai dari CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun digaji setara Upah Minimum Regional (UMR).
Sandi
Calon wakil presiden dari nomor urut dua Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi akan menghapus Ujian Nasional (UN) jika terpilih nantinya.
"Kami pastikan sistem UN dihentikan, diganti dengan penelusuran minat bakat," ujar Sandiaga dalam debat putaran ketiga itu.
Sandi mengatakan pihaknya akan memperbaiki kurikulum agar fokus pada akhlak yang mulia. Sandi juga mengatakan pihaknya mempunyai konsep sekolah link and match yang mana penyedia lapangan pekerjaan dan sekolah saling tersambung. Konsep link and match itu nantinya untuk mengatasi banyaknya pengangguran dari lulusan SMK.
Sejak 2015, UN memang tidak lagi dijadikan penentu kelulusan dan lebih memprioritas Indeks Integritas UN atau IIUN. UN dijadikan untuk pemetaan pendidikan. Nilai UN juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Rerata nilai Ujian Nasional (UN) SMP yang terus mengalami penurunan dari 61,81 pada tahun pelajaran 2014/2015 turun menjadi 50,80 pada tahun pelajaran 2017/2018. Hal serupa juga dialami rerata nilai UN SMA/MA dari 58,27 pada 2014/2015 turun menjadi 50,80 pada tahun ajaran 2017/2018. Untuk SMK juga mempunyai kecenderungan serupa yakni terus turun dari 62,15 pada 2014/2015 menjadi 45,21 pada 2017/2018.
Kemendikbud sendiri sebenarnya memiliki rencana untuk menghapus UN dan akan menggantinya dengan asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI sendiri dijadikan barometer pendidikan ke depannya. AKSI mirip dengan soal Programme for International Student Assessment (PISA).
Indonesia menempati peringkat PISA pada 2015 yakni 62 dari 70 negara. PISA mengukur tiga kemampuan, yakni matematika, sains dan literasi siswa yang berusia 15 tahun.
Dalam debat itu, Sandi berjanji untuk menghadirkan pendidikan yang tuntas berkualitas dengan juga memperhatikan kesejahteraan guru. Menjanjikan akan memperjelas status guru honorer serta meningkatkan kompetensi guru. Begitu juga kurikulum juga diperbaiki dengan fokus pada pembangunan karakter yang berakhlak mulia.
Sandi juga akan mengadopsi program gizi anak sekolah di Jakarta jika terpilih nantinya. Program itu mensinergikan lembaga pendidikan yang mana TK, SD menyediakan susu atau kacang hijau. Menurut Sandi, jika memperhatikan gizi anak sekolah maka generasi ke depan akan semakin baik.
Baik cawapres nomor urut satu dan nomor urut dua memiliki kesamaan di dunia pendidikan yakni tidak hanya memberikan pendidikan akademik saja pada siswa, tetapi juga pendidikan karakter. Sehingga menjadi siswa yang cerdas dan berakhlak mulia.
Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 diikuti dua pasangan calon, yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Baca juga: Kiai Ma'ruf nyatakan "plong" setelah jalani debat
Baca juga: Pengamat: wacana Sandiaga hapus UN, konsep kurang jelas
Salah satu tema debat pada kemarin malam, adalah mengenai pendidikan. Cawapres nomor urut satu KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Capres- Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, bila nanti terpilih dalam Pilpres 2019 nanti.
"Kami akan melakukan pergeseran strategi nasional dari yang semula (pembangunan) infrastruktur ke pembangunan SDM," kata Ma'ruf,
Menurut dia, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah meletakkan landasan dasar pembangunan. Sementara bila nantinya Jokowi-Ma'ruf terpilih, akan memaksimalkan dan menyempurnakan dasar pembangunan yang sudah ada.
Dalam debat itu, di bidang pendidikan KH Ma'ruf mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. KIP Kuliah merupakan lanjutan dari janji politik Jokowi pada Pilpres 2014, yakni KIP yang memberikan bantuan tunai kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin dan berusia hingga 21 tahun. Program tersebut merupakan pensempurnaan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan KIP Kuliah, siswa miskin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat ini pun, Kemenristekdikti mempunyai siswa Bidikmisi yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
Dalam debat itu, KH Ma'ruf berpesan kepada anak-anak untuk tidak takut bermimpi dan memiliki cita-cita. Orang tua juga diminta tidak khawatir akan pendidikan anak-anaknya.
"Kami juga bertekad membesarkan manfaat dan maslahat program yang telah ada," kata Ma'ruf yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Ma'ruf juga menambahkan akan melanjutkan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara struktural, agar lebih terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk pencari kerja diberikan pelatihan gratis melalui balai latihan kerja.
Dalam debat itu, Ma'ruf tidak menyinggung mengenai masalah krusial dalam dunia pendidikan, yakni mutu pendidikan maupun efektivitas penggunaan dana pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Ma'ruf juga tidak menyinggung penyelesaian permasalahan guru honorer padahal pemerintah saat ini sudah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengatasi permasalahan itu, mulai dari CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun digaji setara Upah Minimum Regional (UMR).
Sandi
Calon wakil presiden dari nomor urut dua Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi akan menghapus Ujian Nasional (UN) jika terpilih nantinya.
"Kami pastikan sistem UN dihentikan, diganti dengan penelusuran minat bakat," ujar Sandiaga dalam debat putaran ketiga itu.
Sandi mengatakan pihaknya akan memperbaiki kurikulum agar fokus pada akhlak yang mulia. Sandi juga mengatakan pihaknya mempunyai konsep sekolah link and match yang mana penyedia lapangan pekerjaan dan sekolah saling tersambung. Konsep link and match itu nantinya untuk mengatasi banyaknya pengangguran dari lulusan SMK.
Sejak 2015, UN memang tidak lagi dijadikan penentu kelulusan dan lebih memprioritas Indeks Integritas UN atau IIUN. UN dijadikan untuk pemetaan pendidikan. Nilai UN juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Rerata nilai Ujian Nasional (UN) SMP yang terus mengalami penurunan dari 61,81 pada tahun pelajaran 2014/2015 turun menjadi 50,80 pada tahun pelajaran 2017/2018. Hal serupa juga dialami rerata nilai UN SMA/MA dari 58,27 pada 2014/2015 turun menjadi 50,80 pada tahun ajaran 2017/2018. Untuk SMK juga mempunyai kecenderungan serupa yakni terus turun dari 62,15 pada 2014/2015 menjadi 45,21 pada 2017/2018.
Kemendikbud sendiri sebenarnya memiliki rencana untuk menghapus UN dan akan menggantinya dengan asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI sendiri dijadikan barometer pendidikan ke depannya. AKSI mirip dengan soal Programme for International Student Assessment (PISA).
Indonesia menempati peringkat PISA pada 2015 yakni 62 dari 70 negara. PISA mengukur tiga kemampuan, yakni matematika, sains dan literasi siswa yang berusia 15 tahun.
Dalam debat itu, Sandi berjanji untuk menghadirkan pendidikan yang tuntas berkualitas dengan juga memperhatikan kesejahteraan guru. Menjanjikan akan memperjelas status guru honorer serta meningkatkan kompetensi guru. Begitu juga kurikulum juga diperbaiki dengan fokus pada pembangunan karakter yang berakhlak mulia.
Sandi juga akan mengadopsi program gizi anak sekolah di Jakarta jika terpilih nantinya. Program itu mensinergikan lembaga pendidikan yang mana TK, SD menyediakan susu atau kacang hijau. Menurut Sandi, jika memperhatikan gizi anak sekolah maka generasi ke depan akan semakin baik.
Baik cawapres nomor urut satu dan nomor urut dua memiliki kesamaan di dunia pendidikan yakni tidak hanya memberikan pendidikan akademik saja pada siswa, tetapi juga pendidikan karakter. Sehingga menjadi siswa yang cerdas dan berakhlak mulia.
Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 diikuti dua pasangan calon, yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Baca juga: Kiai Ma'ruf nyatakan "plong" setelah jalani debat
Baca juga: Pengamat: wacana Sandiaga hapus UN, konsep kurang jelas
Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
