Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan makin kuatnya upaya membangun persepsi publik untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum merupakan bentuk ketakutan pihak tertentu yang tak siap bertanding dan takut kalah dalam pemilu.
"Adanya narasi-narasi kecurangan yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan pihaknya tidak siap bertanding dan takut kalah," ujar Ace di Jakarta, Rabu.
Dalam pengamatan TKN, sambung Ace, KPU sudah bekerja keras dan independen dalam menyiapkan tahapan pemilu.
"Kami menilai bahwa KPU, Bawaslu, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) siap menyelenggarakan dan memproses hasil pemilu secara jujur, aman damai, fair, dan adil," ucapnya.
Ia berharap masyarakat dapat secara aktif ikut mengawasi langsung tahapan pemilu yang sedang dikerjakan KPU dan Bawaslu guna menghindarkan diri dari hasutan hoaks.
"Kami mendorong masyarakat agar tidak mudah memercayai isu-isu tersebut. Isu tersebut merupakan hoaks dan fitnah yang sengaja dilakukan sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya," ujar Ace.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, berharap upaya mendelegitimasi kerja KPU itu segera berhenti. Apalagi UU telah menyiapkan mekanisme bagi pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pemilu.
"Ya sudah, paling (kalau ada protes) bawa ke MK," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3).
Bagi yang tidak puas dengan persiapan pemilu yang sudah dilakukan KPU saat ini, JK menyarankan untuk membawa masalah itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ketimbang membangun persepsi negatif publik.
"Kalau tak puas, ya tinggal bawa ke Dewan Kehormatan," ucap dia.
Minggu (10/3), dalam survei terbarunya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendapati adanya 11 persen-12 persen masyarakat yang kurang atau tidak yakin dengan kemampuan KPU dan Bawaslu. Sedangkan, hampir 80 persen masyarakat percaya dengan kinerja dan integritas lembaga penyelenggara pemilu itu.
"Kecenderungan (ketidakpercayaan) itu terlihat jauh lebih tinggi di kalangan pendukung Prabowo-Sandi," kata Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Deni Irvani.
Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai hasil survei itu membuktikan adanya upaya yang sedang berjalan untuk mendelegitimasi integritas lembaganya.
"Contohnya informasi hoaks yang menyebut tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos, ternyata ada yang memercayai 4 persen. Itu kira-kira hampir 7,7 juta orang angka absolutnya. Berarti besar sekali yang percaya isu tujuh kontainer. Itu berarti proses delegitimasinya berhasil untuk sebagian orang," kata Pramono di kantor KPU.
Sekalipun informasi itu telah terbukti hoaks, sambungnya, tetap saja ada yang tetap percaya informasi tersebut dan menganggap hal itu sebagai sebuah kebenaran.
"Informasi bohong ini terus menyebar hingga ke akar rumput. Jika hal ini terjadi terus-menerus, dikhawatirkan fenomena yang semula hoaks justru akan menjadi suatu kebenaran, dan ini berbahaya bagi penyelenggara dan tahapan pemilu," ujarnya.
"Adanya narasi-narasi kecurangan yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan pihaknya tidak siap bertanding dan takut kalah," ujar Ace di Jakarta, Rabu.
Dalam pengamatan TKN, sambung Ace, KPU sudah bekerja keras dan independen dalam menyiapkan tahapan pemilu.
"Kami menilai bahwa KPU, Bawaslu, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) siap menyelenggarakan dan memproses hasil pemilu secara jujur, aman damai, fair, dan adil," ucapnya.
Ia berharap masyarakat dapat secara aktif ikut mengawasi langsung tahapan pemilu yang sedang dikerjakan KPU dan Bawaslu guna menghindarkan diri dari hasutan hoaks.
"Kami mendorong masyarakat agar tidak mudah memercayai isu-isu tersebut. Isu tersebut merupakan hoaks dan fitnah yang sengaja dilakukan sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya," ujar Ace.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, berharap upaya mendelegitimasi kerja KPU itu segera berhenti. Apalagi UU telah menyiapkan mekanisme bagi pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pemilu.
"Ya sudah, paling (kalau ada protes) bawa ke MK," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3).
Bagi yang tidak puas dengan persiapan pemilu yang sudah dilakukan KPU saat ini, JK menyarankan untuk membawa masalah itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ketimbang membangun persepsi negatif publik.
"Kalau tak puas, ya tinggal bawa ke Dewan Kehormatan," ucap dia.
Minggu (10/3), dalam survei terbarunya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendapati adanya 11 persen-12 persen masyarakat yang kurang atau tidak yakin dengan kemampuan KPU dan Bawaslu. Sedangkan, hampir 80 persen masyarakat percaya dengan kinerja dan integritas lembaga penyelenggara pemilu itu.
"Kecenderungan (ketidakpercayaan) itu terlihat jauh lebih tinggi di kalangan pendukung Prabowo-Sandi," kata Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Deni Irvani.
Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai hasil survei itu membuktikan adanya upaya yang sedang berjalan untuk mendelegitimasi integritas lembaganya.
"Contohnya informasi hoaks yang menyebut tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos, ternyata ada yang memercayai 4 persen. Itu kira-kira hampir 7,7 juta orang angka absolutnya. Berarti besar sekali yang percaya isu tujuh kontainer. Itu berarti proses delegitimasinya berhasil untuk sebagian orang," kata Pramono di kantor KPU.
Sekalipun informasi itu telah terbukti hoaks, sambungnya, tetap saja ada yang tetap percaya informasi tersebut dan menganggap hal itu sebagai sebuah kebenaran.
"Informasi bohong ini terus menyebar hingga ke akar rumput. Jika hal ini terjadi terus-menerus, dikhawatirkan fenomena yang semula hoaks justru akan menjadi suatu kebenaran, dan ini berbahaya bagi penyelenggara dan tahapan pemilu," ujarnya.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
