Pengamanan menyambut pesta demokrasi

Jakarta  (ANTARA) - Pada 17 April 2019, Indonesia akan menggelar puncak pesta demokrasi karena masyarakat akan memilih para anggota dewan legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD, serta akan memilih presiden dan wakil presiden. 

Pemilihan umum ini akan dilakukan secara langsung dan serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. 

Menjelang pemilihan, tidak hanya penyelenggara Pemilu saja yang disibukkan, namun pihak Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga turut bersiap diri untuk mengamankan puncak pesta demokrasi.

Mengingat kondisi alam dan penduduk di Indonesia berbeda di setiap daerah, maka pengamanan yang dipersiapkan juga menyesuaikan kondisi di masing-masing daerah.

Seperti di wilayah Kalimantan, TNI telah menyiagakan 9.600 personel untuk membantu polisi mengamankan tahapan pemilihan umum serentak untuk tiga provinsi di bawah Kodam VI Mulawarman, kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subiyanto.

Kodam VI Mulawarman membawahi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Meskipun beberapa kampung di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, Subiyanto berpendapat pusat kerawanan justru ada di perkotaan atau pusat konsentrasi massa seperti wilayah Samarinda, Banjarmasin, dan Balikpapan.

"Yang rawan terutama saat distribusi logistik pemilu, kami di Kaltim beruntung karena bisa belajar dari pengalaman Pilkada Gubernur 2018 lalu," kata dia.

Sementara untuk pengamanan di Jambi, Kapolda Jambi Irjen. Pol. Muchlis AS mengatakan pihaknya akan mengerahkan 2.469 personel polisi, sementara bantuan dari TNI berjumlah 1.500 personel.

Muchlis kemudian mengatakan pemetaan untuk titik rawan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 masih sama dengan pemetaan titik rawan pada Pilkada 2018.

Meskipun Muchlis enggan mengungkapkan titik-titik rawan untuk Pemilu 2019 di Provinsi Jambi, Muchlis menjelaskan bahwa tiap-tiap daerah memiliki spesifikasi tersendiri mengenai titik rawan.

"Tahun lalu wilayah Kerinci menjadi target nasional, namun Pilkada 2018 tetap bisa berjalan lancar dan aman di wilayah itu, maka untuk Pemilu 2019 saya harapkan juga berjalan aman dan damai," jelas Muchlis.

Selain itu Muchlis juga mengatakan memasuki bulan ketiga persiapan Pemilu 2019, suasana Provinsi Jambi secara keseluruhan dapat dikatakan kondusif.


Memantapkan Koordinasi

Koordinasi antara TNI dan Polri berupa latihan lapangan juga terus digencarkan untuk memantapkan sinergi pengamanan seluruh tahapan Pemilu 2019.

Komandam Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Muhammad Zamrori di Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan, latihan lapangan ini  menunjukkan kesiapan satuan, kekompakan, dan sinergitas antara TNI dan Polri untuk bersatu padu mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019.

Khusus di wilayah DIY, Zamroni menyebutkan salah satu hal yang diantisipasi adalah gesekan yang timbul antar pendukung partai politik terutama dalam kampanye terbuka.

Untuk jumlah personel yang dikerahkan, Wakapolda DIY Brigjen Pol. Bimo Anggoro Seno menyebutkan sekitar 10.000 anggota kepolisian akan dikerahkan dalam pengamanan pelaksanaan pemilu di DIY.

Mengingat tiap tahapan pemilu memiliki tingkat kerawanan yang berbeda, maka jumlah kekuatan pasukan yang dikerahkan juga akan menyesuaikan. 

Kendati demikian Bimo memastikan kepolisian akan mengutamakan upaya antisipasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman.

Polda DIY, dikatakan Bimo, juga sudah melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan partai politik untuk membahas berbagai potensi kerawanan, termasuk saat pelaksanaan kampanye terbuka.

Dalam audiensi tersebut pihak kepolisian mengimbau agar parpol mengurangi pengerahan massa karena berpotensi menimbulkan konflik. 

Bila kampanye terbuka menjadi salah satu fokus utama pengamanan di Yogyakarta, di beberapa wilayah pulau Sumatera paham radikalisme justru menjadi fokus pengamanan jelang Pemilu 2019.

Di Sumatera Barat misalnya, radikalisme menjadi fokus pengamanan meskipun tidak terdapat wilayah tertentu yang diduga rawan penyebaran paham radikalisme.

Di Payakumbuh, Sumatera Barat, Polres Payakumbuh membentuk tim yang bertugas untuk melakukan pencegahan dari paham radikalisme, ujar Kapolres Payakumbuh AKBP Endrastiawan Setyowibowo.

Kepolisian bekerja sama denga TNI dan tokoh masyarakat melakukan sosialisasi untuk mencegah penyebaran paham radikal.

"Kami gandeng seluruh lapisan masyarakat dan instansi dalam upaya menciptakan situasi kondusif di Payakumbuh," tutur Endrastiawan.

Selain itu, kegiatan di kalangan mahasiswa, pelajar serta penghuni pondok pesantren pun rutin dilakukan untuk mencegah munculnya penyebaran radikalisme pada generasi muda.

Untuk pengamanan Pemilu 2019 Polres Payakumbuh menerjunkan 116 personel hingga masa tenang, dan pada saat pemilihan Polres Payakumbuh akan dibantu personel Brimob Polda Sumbar dengan total 318 personel.


Hambatan Cuaca

Meskipun koordinasi antara pihak kepolisian dan TNI kian dimantapkan, namun alam terkadang masih menjadi hambatan di beberapa wilayah Indonesia seperti di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Cuaca dan gelombang tinggi yang terjadi di sebagaian besar wilayah Kepri menjadi kendala pengamanan Pemilu 2019, sehingga menyebabkan banyak maskapai pelayaran yang tidak dapat berlayar, sebagaimana diinformasikan oleh Kepala Biro Operasional Polda Kepri Kombes Yerry Oskag.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gelombang laut cukup tinggi terjadi di wilayah perairan Bintan, Dabo, Natuna dan Anambas.

Yerry menuturkan kerawanan utama di Kepri adalah faktor geografis dengan beberapa tempat memerlukan perhatian untuk pengamanan, khususnya untuk pengiriman logistik.

Sejauh ini pendistribusian logistik pemilu, seperti surat suara sudah sampai di masing-masing kabupaten/kota di Kepri. Untuk tujuan Bintan, Natuna dan Anambas logistik didistribusikan dengan pengiriman ekspedisi langsung dari Jakarta menuju lokasi, tanpa melewati Batam dulu.

Namun masih terdapat beberapa daerah yang logistiknya kurang. Apalagi perubahan jumlah pemilih tetap masih terus terjadi.

Selain itu, nihilnya jaringan komunikasi serta transportasi laut di sejumlah daerah terluar Kepri menjadi tantangan lain distribusi pengamanan pada saat pemungutan suara.

Untuk kerawanan TPS, tercatat sebanyak 4.496 TPS memiliki kerawanan rendah, 880 memiliki kerawanan sedang dan 81 memiliki kerawanan tinggi yang sebagian besar karena sejarah konflik penyelenggaraan.

Personel keseluruhan yang akan diturunkan sebanyak 3.032 personel kepolisian dan bantuan TNI sebanyak 414 personel untuk pengamanan pemilu di Kepri.

Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat tentu menginginkan Pemilu 2019 berlangsung lancar dan aman sehingga demokrasi di negeri ini berjalan dengan baik, dengan menghasilkan para pemimpin pilihan rakyat.

Baca juga: Personel gabungan TNI-Polri gelar apel pengamanan
Baca juga: Polda NTT terus menggelar patroli siber