Batam (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional, dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis.
Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Wiranto mengatakan rapat koordinasi dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi.
Rakornas diharapkan dapat mendukung terlaksananya Pemilu yang memenuhi prinsip dalam UU tentang Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.
Dengan begitu, maka pemilu serentak tahun 2019 dapat menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Rakornas sengaja digelar untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif.
"Rakornas menjadi sebuah kegiatan yang penting dilakukan dalam rangka menyukseskan konsolidasi demokrasi hingga pemungtan suara selesai digelar dan sampai penetapan atau pelantikan berlangsung," kata Menteri.
Rakornas bertujuan untuk mengoptimalkan kewaspadaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, memgatakan Rakornas juga sebagai langkah antisipasi berbagai potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2019.
Menteri mengatakan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan dan pengalaman penyelenggaraan pesta demokrasi.
Meski masih terdapat sejumlah permasalahan, pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sukses.
"Hasil review pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tiga fase Pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam menyingkapi Pileg dan Pilres sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali, meskipun masih diwarnai dengan berbagai permasalahan di daerah, antara lain terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata dia.
Permasalahan lainnya yaitu belum terpenuhinya target partisipasi pemilih, fanatisme calon pendukung paslon, netralitas penyelenggara Pemilu, peran petugas Pemilu di lapangan dan juga ancaman berita hoaks, SARA, politik uang, serta kampanye hitam.
"Hal tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan yang harus kita evaluasi bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019," kata dia.
Baca juga: Wiranto harap masyarakat jadi bagian sukses Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Wiranto mengatakan rapat koordinasi dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi.
Rakornas diharapkan dapat mendukung terlaksananya Pemilu yang memenuhi prinsip dalam UU tentang Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.
Dengan begitu, maka pemilu serentak tahun 2019 dapat menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Rakornas sengaja digelar untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif.
"Rakornas menjadi sebuah kegiatan yang penting dilakukan dalam rangka menyukseskan konsolidasi demokrasi hingga pemungtan suara selesai digelar dan sampai penetapan atau pelantikan berlangsung," kata Menteri.
Rakornas bertujuan untuk mengoptimalkan kewaspadaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, memgatakan Rakornas juga sebagai langkah antisipasi berbagai potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2019.
Menteri mengatakan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan dan pengalaman penyelenggaraan pesta demokrasi.
Meski masih terdapat sejumlah permasalahan, pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sukses.
"Hasil review pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tiga fase Pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam menyingkapi Pileg dan Pilres sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali, meskipun masih diwarnai dengan berbagai permasalahan di daerah, antara lain terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata dia.
Permasalahan lainnya yaitu belum terpenuhinya target partisipasi pemilih, fanatisme calon pendukung paslon, netralitas penyelenggara Pemilu, peran petugas Pemilu di lapangan dan juga ancaman berita hoaks, SARA, politik uang, serta kampanye hitam.
"Hal tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan yang harus kita evaluasi bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019," kata dia.
Baca juga: Wiranto harap masyarakat jadi bagian sukses Pemilu
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
