Padang (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat mengedukasi puluhan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bukittinggi terkait aturan yang harus dimiliki sebagai penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif April 2019.
Komisioner KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani di Padang, Jumat mengatakan setiap penyelenggara harus memahami dan menguasai regulasi yang ada karena sangat vital dalam penyelenggaraan pemilu, terutama ketika ada persoalan dan semua itu harus dikembalikan pada aturan yang ada.
Ia mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya memberikan motivasi dan memberikan strategi kepada puluhan PPS dan PPK dari Kota Bukittinggi dalam menghadapi tahapan pemilu yang semakin dekat dengan hari pencoblosan.
"Banyak persoalan nantinya yang akan muncul sehingga petugas PPS dan PPK harus menguasai aturan yang ada dan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang ada," ujar dia.
Ia mengatakan saat ini KPU sedang melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap kedua yang nantinya akan ditutup pada bulan Maret. Pihak penyelenggara harus memahami mekanismenya dan jangan sampai salah dalam menerbitkan surat A5 untuk warga yang pindah memilih.
Dirinya mengatakan melalui pertemuan ini PPS dan PPK dapat berdiskusi terkait persoalan yang ada di lapangan dan sejauh ini mereka dapat memahami regulasi yang ada, tinggal lagi masih ada keragu-raguan dalam persoalan teknis yang dapat didiskusikan bersama.
Komisioner KPU Kota Bukittinggi Yasrul mengatakan jumlah PPK Kota Bukittinggi sebanyak 15 orang dan PPS sebanyak 72 orang dan total yang mengikuti kunjungan ke KPU Sumbar hari ini sebanyak 87 orang.
"Kami bertujuan memberikan motivasi PPS dan PPK agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan nantinya. Mereka butuh masukan dan saran dari KPU Provinsi terkait regulasi dan hari ini telah kita lakukan," katanya.
Sementara Kasi Bina Politik Kesbangpol Kota Bukittinggi Elkadri mengatakan kegiatan ini difasilitasi Pemkot Bukittinggi karena anggaran KPU Kota Bukittingi tidak memiliki anggaran tersebut. Ia mengatakan KPU provinsi tentu memiliki pengalaman yang cukup banyak dan menghadapi berbagai?persoalan pemilu. Hal inilah yang ingin diserap dan sebagai bekal basgi mereka untuk menyelenggarakan pemilu dengan lebih bai
"Pada Pilkada yang lalu penyelenggaraan pemilu di Kota Bukittinggi berjalan dengan baik dan lancar dan hal serupa juga diharapkan terjadi dalam pemilu nanti," kata dia.
Baca juga: Relawan demokrasi sosialisasi pada pemilih berkebutuhan khusus
Baca juga: KPU Agam gandeng musisi jalanan sosialisasi pemilu
Baca juga: KPU Batam sosialisasi pemilu di Tanjung Pandan
Komisioner KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani di Padang, Jumat mengatakan setiap penyelenggara harus memahami dan menguasai regulasi yang ada karena sangat vital dalam penyelenggaraan pemilu, terutama ketika ada persoalan dan semua itu harus dikembalikan pada aturan yang ada.
Ia mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya memberikan motivasi dan memberikan strategi kepada puluhan PPS dan PPK dari Kota Bukittinggi dalam menghadapi tahapan pemilu yang semakin dekat dengan hari pencoblosan.
"Banyak persoalan nantinya yang akan muncul sehingga petugas PPS dan PPK harus menguasai aturan yang ada dan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang ada," ujar dia.
Ia mengatakan saat ini KPU sedang melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap kedua yang nantinya akan ditutup pada bulan Maret. Pihak penyelenggara harus memahami mekanismenya dan jangan sampai salah dalam menerbitkan surat A5 untuk warga yang pindah memilih.
Dirinya mengatakan melalui pertemuan ini PPS dan PPK dapat berdiskusi terkait persoalan yang ada di lapangan dan sejauh ini mereka dapat memahami regulasi yang ada, tinggal lagi masih ada keragu-raguan dalam persoalan teknis yang dapat didiskusikan bersama.
Komisioner KPU Kota Bukittinggi Yasrul mengatakan jumlah PPK Kota Bukittinggi sebanyak 15 orang dan PPS sebanyak 72 orang dan total yang mengikuti kunjungan ke KPU Sumbar hari ini sebanyak 87 orang.
"Kami bertujuan memberikan motivasi PPS dan PPK agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan nantinya. Mereka butuh masukan dan saran dari KPU Provinsi terkait regulasi dan hari ini telah kita lakukan," katanya.
Sementara Kasi Bina Politik Kesbangpol Kota Bukittinggi Elkadri mengatakan kegiatan ini difasilitasi Pemkot Bukittinggi karena anggaran KPU Kota Bukittingi tidak memiliki anggaran tersebut. Ia mengatakan KPU provinsi tentu memiliki pengalaman yang cukup banyak dan menghadapi berbagai?persoalan pemilu. Hal inilah yang ingin diserap dan sebagai bekal basgi mereka untuk menyelenggarakan pemilu dengan lebih bai
"Pada Pilkada yang lalu penyelenggaraan pemilu di Kota Bukittinggi berjalan dengan baik dan lancar dan hal serupa juga diharapkan terjadi dalam pemilu nanti," kata dia.
Baca juga: Relawan demokrasi sosialisasi pada pemilih berkebutuhan khusus
Baca juga: KPU Agam gandeng musisi jalanan sosialisasi pemilu
Baca juga: KPU Batam sosialisasi pemilu di Tanjung Pandan
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
