pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

TKN Jokowi-Ma'ruf jenguk dua korban ledakan

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Farhat Abbas memberikan keterangan pers usai menjenguk dua anggota Seknas Jokowi-Ma'ruf yang dirawat di RSAL Mintohardjo, di Jakarta, Senin dini hari. (Imam B)
Keduanya saat kejadian berada di dekat panggung dan mengalami gangguan telinga serta gangguan perut
Jakarta (ANTARA News) - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menjenguk dua korban ledakan yang terjadi di area debat calon presiden (capres) yang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) Dr. Mintohardjo.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Farhat Abbas mengatakan kedua korban tersebut adalah Karsikin Edy Anwar dan Asma Dahlia merupakan anggota Seknas Jokowi-Ma'ruf.

"Keduanya saat kejadian berada di dekat panggung dan mengalami gangguan telinga serta gangguan perut," kata Farhat di RSAL Mintohardjo, Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan keduanya tidak mengalami luka berdarah namun harus menjalani rawat inap untuk penyembuhan.

Farhat meminta aparat Kepolisian mengusut tuntas apakah ledakan tersebut akibat teror atau memang ada sejenis tabung yang meledak.

"Apakah akibat teror atau mungkin sejenis tabung meledak, itu bukan wewenang kami berbicara. Silahkan Polda Metro Jaya mengusut dan menyelidiki kasus tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan, selain dua orang yang dirawat di Mintohardjo, ada tiga orang yang dirawat di RS Pelni dan dua di rumah sakit di daerah Jakarta Utara.

Kedatangan Farhat tersebut juga bersama dengan beberapa relawan Seknas Jokowi-Ma'ruf.
 
Pewarta:
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
Hasto: Jokowi unggul 5-0 dalam debat capres Sebelumnya

Hasto: Jokowi unggul 5-0 dalam debat capres

Relawan dari 3 paslon capres sepakat rekonsiliasi dan kawal pemerintah Selanjutnya

Relawan dari 3 paslon capres sepakat rekonsiliasi dan kawal pemerintah