Magelang (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menargetkan dapat merekrut sedikitnya 20.000 keluarga antipolitik uang guna mengantisipasi kecurangan menjelang Pemilu 2019 berupa politik uang.
"Dalam program ini kami mewajibkan seluruh keluarga besar panitia pengawas (panwas), dari Bawaslu Kabupaten Magelang beserta sekretariat, panwas kecamatan, dan panwas desa untuk menjadi keluarga antipolitik uang," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Shaleh di Magelang, Senin.
Ia menuturkan tugas mereka adalah menolak politik uang, tidak akan menerima politik uang. Mereka akan mengajak keluarga mereka, tetangga mereka, lingkungan mereka untuk bersama-sama menolak politik uang dalam Pemilu 2019.
"Dari keluarga besar panwas ini kami harapkan akan bisa menyebar ke berbagai segmen masyarakat, targetnya 20.000 keluarga antipolitik uang dan sejak dideklarasikan kemarin kami langsung buka pendaftaran di berbagai acara sampai jelang Pemilu 17 April 2019," katanya.
Ia mengatakan sasaran kegiatan ini seluruh elemen masyarakat dan panwas desa ditargetkan bisa merekrut keluarga antipolitik uang sebanyak 15 keluarga setiap bulan.
"Jadi, sampai menjelang Pemilu nanti, setiap panwas desa akan merekrut 45 keluarga antipolitik uang," katanya.
Ia menuturkan pada Maret 2019 pihaknya juga akan merekrut panwas di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), setiap satu panwas nanti juga diwajibkan merekrut 10 keluarga antipolitik uang sehingga total diharapkan ada 20.000 keluarga antipolitik.
"Semakin banyak keluarga antipolitik uang di sekitar TPS maka ruang gerak dari para pelaku politik uang akan semakin terbatas," katanya.
Baca juga: Bawaslu ajak masyarakat jadi pemilih rasional
Baca juga: Politik uang ibarat racun dalam demokrasi
"Dalam program ini kami mewajibkan seluruh keluarga besar panitia pengawas (panwas), dari Bawaslu Kabupaten Magelang beserta sekretariat, panwas kecamatan, dan panwas desa untuk menjadi keluarga antipolitik uang," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Shaleh di Magelang, Senin.
Ia menuturkan tugas mereka adalah menolak politik uang, tidak akan menerima politik uang. Mereka akan mengajak keluarga mereka, tetangga mereka, lingkungan mereka untuk bersama-sama menolak politik uang dalam Pemilu 2019.
"Dari keluarga besar panwas ini kami harapkan akan bisa menyebar ke berbagai segmen masyarakat, targetnya 20.000 keluarga antipolitik uang dan sejak dideklarasikan kemarin kami langsung buka pendaftaran di berbagai acara sampai jelang Pemilu 17 April 2019," katanya.
Ia mengatakan sasaran kegiatan ini seluruh elemen masyarakat dan panwas desa ditargetkan bisa merekrut keluarga antipolitik uang sebanyak 15 keluarga setiap bulan.
"Jadi, sampai menjelang Pemilu nanti, setiap panwas desa akan merekrut 45 keluarga antipolitik uang," katanya.
Ia menuturkan pada Maret 2019 pihaknya juga akan merekrut panwas di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), setiap satu panwas nanti juga diwajibkan merekrut 10 keluarga antipolitik uang sehingga total diharapkan ada 20.000 keluarga antipolitik.
"Semakin banyak keluarga antipolitik uang di sekitar TPS maka ruang gerak dari para pelaku politik uang akan semakin terbatas," katanya.
Baca juga: Bawaslu ajak masyarakat jadi pemilih rasional
Baca juga: Politik uang ibarat racun dalam demokrasi
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
