Politik kemarin, Jokowi tak akan berkampanye hingga revisi UU Desa

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik terjadi pada Rabu (7/2) dan kami rangkum untuk Anda baca pada pagi hari ini, mulai dari penegasan Presiden Joko Widodo untuk tidak akan berkampanye hingga tanggal pengesahan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


1. Jokowi tegaskan tidak akan ikut kampanye Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024.

"Yang bilang siapa? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegas Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu.

Selengkapnya baca di sini


2. Kalahkan Coldplay, pemesan tiket Kumpul Akbar AMIN membeludak

Jakarta (ANTARA) - Platform pemesanan tiket hiburan, Goers, mencatat pemesan tiket Kumpul Akbar Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) membeludak hingga mencapai 3,5 juta dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, sehingga mengalahkan war ticket grup musik asal Inggris, Coldplay.

Co-founder Goers Niki menyampaikan dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka yakni pada Rabu (7/2) pukul 11.11 WIB, ada sekitar 3,5 juta pengunjung, sehingga laman Goers harus menampung daftar tunggu (waiting list) yang berdurasi hingga 4 jam.

Selengkapnya baca di sini


3. Kapolda: Situasi Papua Barat kondusif jelang Pemilu 14 Februari 2024

Manokwari (ANTARA) - Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada tujuh kabupaten di provinsi tersebut masih kondusif menjelang Pemilu 14 Februari 2024.

Tujuh kabupaten yang dimaksud ialah Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

Selengkapnya baca di sini


4. Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024.

"Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini


5. Pemerintah pastikan layanan logistik Pemilu 2024 optimal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan layanan logistik untuk melayani pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 berjalan dengan optimal.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan hal itu dapat terealisasi berkat koordinasi apik bersama para penyedia logistik yang telah dipercaya untuk melakukan pengiriman keperluan untuk pemilihan umum.

Selengkapnya baca di sini