Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sumantri Suwarno mengatakan dalam banyak konflik agraria, masyarakat adat lebih sering dikorbankan dan harus tersingkir dari wilayah adat yang sudah dihuni beberapa generasi.
"Keberadaan Prof Mahfud Md dengan kemampuan dan integritasnya menjadi jaminan bagi adanya penegakan hukum agar hak masyarakat adat terlindungi dan aspirasi mereka didengarkan," kata Sumantri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut data dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) anggota komunitas masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara berjumlah 70 juta orang anggota masyarakat adat hidup bersandingan dengan sumber daya alam, termasuk hutan adat yang meliputi luas sekitar 27 juta hektar.
Sayangnya, kata Sumantri, dalam proses pembangunan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan ataupun energi, banyak proyek pemerintah dan swasta yang mengesampingkan peran bahkan mengorbankan masyarakat adat.
Baca juga: Mahfud soroti 2.587 kasus tanah adat
Baca juga: Mahfud: Ada 20.000 masyarakat adat di hutan Kaltim tak miliki KTP
Terkait hal itu, Sumantri mengatakan duet Ganjar-Mahfud juga memastikan bahwa pencapaian ketahanan pangan dan energi dalam pelaksanaannya tidak boleh menghancurkan lingkungan yang menjadi rumah dan halaman masyarakat adat.
"Pasangan Ganjar Mahfud meyakini bahwa pelestarian lingkungan dan penghargaan terhadap masyarakat adat adalah tanggung jawab kepemimpinan yang harus dijalankan dengan seksama dan tanpa kompromi," ujarnya.
Baca juga: Mahfud: Penertiban birokrat dan aparat solusi masalah agraria
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.
"Keberadaan Prof Mahfud Md dengan kemampuan dan integritasnya menjadi jaminan bagi adanya penegakan hukum agar hak masyarakat adat terlindungi dan aspirasi mereka didengarkan," kata Sumantri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut data dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) anggota komunitas masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara berjumlah 70 juta orang anggota masyarakat adat hidup bersandingan dengan sumber daya alam, termasuk hutan adat yang meliputi luas sekitar 27 juta hektar.
Sayangnya, kata Sumantri, dalam proses pembangunan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan ataupun energi, banyak proyek pemerintah dan swasta yang mengesampingkan peran bahkan mengorbankan masyarakat adat.
Baca juga: Mahfud soroti 2.587 kasus tanah adat
Baca juga: Mahfud: Ada 20.000 masyarakat adat di hutan Kaltim tak miliki KTP
Terkait hal itu, Sumantri mengatakan duet Ganjar-Mahfud juga memastikan bahwa pencapaian ketahanan pangan dan energi dalam pelaksanaannya tidak boleh menghancurkan lingkungan yang menjadi rumah dan halaman masyarakat adat.
"Pasangan Ganjar Mahfud meyakini bahwa pelestarian lingkungan dan penghargaan terhadap masyarakat adat adalah tanggung jawab kepemimpinan yang harus dijalankan dengan seksama dan tanpa kompromi," ujarnya.
Baca juga: Mahfud: Penertiban birokrat dan aparat solusi masalah agraria
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
