Pakar ekonomi Universitas Jember terpilih jadi panelis debat cawapres

Saya tidak menyangka akan menjadi panelis dalam debat cawapres. Rencananya semua panelis akan dikarantina hingga debat selesai

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono, PhD. terpilih menjadi panelis yang akan merumuskan pertanyaan dalam debat calon wakil presiden (cawapres) dengan isu ekonomi pada 22 Desember 2023.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merilis nama-nama panelis untuk debat kedua dan tercatat 11 nama panelis, salah satunya adalah ekonom dan pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Jember Adhitya Wardhono.

"Saya tidak menyangka akan menjadi panelis dalam debat cawapres. Rencananya semua panelis akan dikarantina hingga debat selesai," katanya saat dihubungi per telepon dari Jember, Senin malam.

Menurutnya tugas tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan berharap bisa memberikan kontribusi pemikiran terbaik bersama para panelis lainnya untuk menghasilkan pertanyaan yang berkualitas.

Baca juga: Jelang debat cawapres, KPU umumkan sebelas nama panelis

Baca juga: KPU RI libatkan masyarakat dalam tim panelis debat capres-cawapres

"Kami berharap tiga calon wakil presiden bisa memberikan ide, gagasan, strategi dan jawaban yang rasional dan sangat bagus, sehingga bisa menjadi rujukan masyarakat untuk menentukan pilihannya nanti," tuturnya.

Adhitya juga tergabung dalam Forum Akademisi Penulis Kebijakan Moneter Bank Indonesia (Forum APIK) Departemen Komunikasi Bank Indonesia.

Hingga kini sudah ada dua dosen Universitas Jember yang terpilih menjadi panelis, pada debat pertama yakni Prof. Bayu Dwi Anggono yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Unej dan kini pakar ekonomi sekaligus pengajar di FEB yakni Adhitya Wardhono.

Rektor Unej Iwan Taruna mengucapkan selamat atas terpilihnya akademisi di kampus yang dipimpin nya sebagai panelis debat capres dan cawapres yang ditentukan oleh pihak KPU RI.

Debat kedua untuk calon wakil presiden dengan tema "Ekonomi (baik ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur dan Perkotaan".