ASI: 60 persen publik anggap politik dinasti bahayakan demokrasi

 

"Sebanyak 60 persen publik di Pulau Jawa mengatakan bahwa politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi,” kata Direktur Eksekutif ASI Ali Rif’an dalam paparan rilisnya bertajuk "Peta Elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa" yang berlangsung di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

ASI melakukan survei mengenai politik dinasti pada masyarakat di Pulau Jawa, yakni di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Baca juga: Survei ASI: Elektabilitas Prabowo-Gibran peringkat satu di Pulau Jawa
Baca juga: Survei ASI: Figur milenial dinilai pantas jadi menteri

Sementara itu, masyarakat yang menganggap politik dinasti tidak membahayakan persentasenya cukup tinggi, yaitu mencapai 29,7 persen dengan yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 10,3 persen.

ASI mengungkapkan hasil survei bahwa mayoritas publik tidak suka dengan langkah Presiden Jokowi membangun politik dinasti.

"Mayoritas publik 72,0 persen mengatakan tidak suka dengan langkah Presiden Jokowi yang membangun politik dinasti dengan mengusung putranya sebagai cawapres 2024," lanjutnya.

Sementara yang mengatakan suka mencapai 17,0 persen dan yang tidak tahu/tidak jawab 11,0 persen.

Survei ini digelar pada 28 November hingga 5 Desember 2023 dengan cara tatap muka. Metode penarikan sampel "multistage random sampling".

Jumlah sampel 1.200 responden, margin of error (MoE)adalah +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.