Wakil Ketua MPR harap kepala daerah netral dalam pemilu

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad bertemu penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi di Mataram, Selasa (2/11/2023). (ANTARA/HO-Humas MPR)
"Mudah-mudahan pemerintah (pusat dan daerah) bisa netral. Dan pada saat pemilihan nanti, 14 Februari 2024, semua bisa berjalan lancar, aman, dan damai,"
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengharapkan para kepala daerah di Indonesia, dapat netral dalam Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan pemerintah (pusat dan daerah) bisa netral. Dan pada saat pemilihan nanti, 14 Februari 2024, semua bisa berjalan lancar, aman, dan damai," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Fadel saat bertemu penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi di Mataram, NTB. Pertemuan itu membicarakan agenda berkaitan dengan pengawasan DPD, tentang persiapan Pemilu, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah di NTB.

"Kepada Pj Gubernur NTB, kami menyampaikan pesan agar netral dalam Pemilu dan Pilpres," ujarnya.

Menurut Fadel yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) para penjabat kepala daerah termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga ditekankan tidak boleh terlibat dalam cawe-cawe pemilihan apapun, dan juga memperlakukan semua peserta Pemilu dalam kedudukan yang sama.

Selain itu, Pemilu diharapkan juga berlangsung dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Fadel tidak menginginkan terulangnya suasana Pemilu tahun 2019 yang diwarnai dengan polarisasi tajam di masyarakat. Saat Pemilu 2019 terjadi ketegangan dan friksi di masyarakat juga di media sosial.

"Makanya, sebagai Wakil Ketua MPR, kami sudah bicara dengan presiden. Presiden sudah menyatakan sikap netral. Begitu juga dengan aparat kepolisian, TNI, dan lain-lain," jelasnya.

Sementara itu Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengungkapkan pihaknya telah siap untuk melaksanakan Pemilu 2024. Persiapan itu terkait dengan penyiapan anggaran Pemilu dan Pilkada serta menciptakan suasana masyarakat yang kondusif.

"Dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres pada 14 Februari 2024 maupun Pilkada gubernur, bupati, dan walikota, kami bersama penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) sudah berkomitmen dan menandatangani naskah pemberian hibah daerah," jelasnya.
Pewarta:
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
PDIP: Menteri hanya akan jadi pengarah bila masuk TPN Ganjar-Mahfud Sebelumnya

PDIP: Menteri hanya akan jadi pengarah bila masuk TPN Ganjar-Mahfud

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024