Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap memperhatikan catatan merah evaluasi kinerja DPR pada periode lalu secara menyeluruh
Jakarta (ANTARA) - Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Vunny Wijaya menekankan 575 anggota parlemen yang baru saja dilantik harus memperhatikan sejumlah catatan merah evaluasi kinerja anggota legislatif periode sebelumnya.
"Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap memperhatikan catatan merah evaluasi kinerja DPR pada periode lalu secara menyeluruh," kata Vunny di Jakarta, Selasa.
Vunny mengatakan pada tahun depan anggaran DPR akan meningkat menjadi Rp5,11 triliun sesuai ketetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dengan naiknya anggaran, idealnya kinerja DPR diharapkan menjadi lebih baik dan profesional.
Baca juga: Pelantikan DPR, DPD, MPR 2014-2019 - Inilah kilas baliknya
Dia mengatakan upaya meningkatkan profesionalitas kerja dapat dilakukan sejalan dengan kriteria yang dibuat oleh Inter-Parliamentary Union (IPU).
Menurutnya, terdapat lima nilai yang seharusnya dijalankan oleh sebuah parlemen yang menjunjung tinggi demokrasi yaitu merepresentasikan keberagaman sosial dan politik di masyarakat, terbuka dan transparan dalam bekerja, dapat diakses oleh media dan masyarakat, akuntabel kepada masyarakat yang diwakilinya, serta efektif dalam fungsi legislasi dan pengawasan.
"Pada dasarnya fungsi DPR itu banyak. Apa yang menjadi perhatian masyarakat saat ini hanya sebagian dari berbagai fungsi yang dijalankan DPR," jelas dia.
Dia menekankan memulai periode baru ini, anggota DPR juga harus memiliki perencanaan yang strategis untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang ada. Penguatan kelembagaan harus dilakukan dan transparansi publik harus dikedepankan.
Baca juga: Pelantikan DPR, mahasiswa janji lakukan aksi damai
Vunny menekankan catatan merah terkait kinerja DPR dalam menggarap peraturan perundang-undangan juga harus menjadi prioritas DPR bersama pemangku kepentingan lain.
Selain itu, peningkatan kapasitas anggota DPR juga diperlukan, di mana aksesibilitas masyakarat mendapatkan berbagai draf RUU dan UU juga perlu ditingkatkan termasuk melalui website atau laman resmi.
"Saya harapkan DPR mampu mewujudkan komitmennya dalam hal transparansi terhadap publik. Mengembangkan sistem e-government menjadi langkah paling penting untuk membuat lebih banyak informasi tersedia. Pelayanan aduan satu atap melalui aplikasi yang saat ini dimiliki juga harus disosialisasikan dan dimaksimalkan penggunaannya," ujar dia.
Baca juga: Nurul Arifin bidik Komisi I DPR RI
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
