ANTARA - Pemerintah Provinsi NTB libatkan para akademisi, pakar hukum, tokoh agama dan masyarakat, serta lintas lembaga dan juga ormas di NTB untuk menghimpun masukan, sekaligus guna melakukan sosialisasi penerapan Omnibus Law. Gubernur NTB menyampaikan bahwa, masukan dari seluruh komponen masyarakat ini sangat dibutuhkan, sebagai aspirasi dari pentingnya Omnibus Law di tengah masyarakat. (Kusnandar/Agha Yuninda Maulana/Perwiranta)
Copyright © ANTARA 2020
