ANTARA - Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) menilai tidak ada yang salah dengan masih terjadinya fenomena kerabat dari pejabat negara yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah, khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara bila persyaratan pencalonan sesuai dengan konstitusi. Namun, di lain sisi pengamat sosial menilai dampak dari fenomena tersebut berpotensi mengurangi makna demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada. (Donny Aditra/Rayyan/Risbeyhi)
Copyright © ANTARA 2020
