Media massa diminta patuhi aturan publikasi Pilkada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, meminta media massa mematuhi aturan dalam mempublikasikan visi dan misi pasangan calon ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: uu pilkada
Novanto ingin DPR-pemerintah tingkatkan kerja sama
Ketua DPR Setya Novanto menginginkan hubungan antara DPR dengan pemerintah terus ditingkatkan agar kerja-kerja yang dimiliki institusinya bisa ...
Ketua DPR minta KPU dipanggil tindaklanjuti putusan MK
Ketua DPR Setya Novanto meminta Komisi II DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah ...
Komisi II DPR segera revisi UU Pilkada
Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan Komisi II akan segera merevisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, pasca putusan ...
Komisi II DPR segera revisi UU Pilkada
Komisi II DPR akan segera merevisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan meringankan ...
Surya Paloh: Pemerintah tak perlu terbitkan Perppu Pilkada
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menyarankan pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...
Revisi UU Pilkada, PNS/TNI tak perlu mundur
PNS/TNI tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. "Mereka cukup mengajukan cuti untuk ...
Komisi II DPR RI sepakat revisi UU Pilkada setelah 9 Desember
Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI sepakat merevisi Undang-Undang (UU) No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setelah pelaksanaan ...
KPU buka lagi pendaftaran Pilkada di tiga daerah ini
Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Senin, memutuskan membuka kembali pendaftaran di tiga daerah yang memiliki pasangan calon kurang dari dua setelah ...
Calon bupati diancam denda Rp50 miliar jika mundur
"Jika ada calon kepala daerah, baik yang maju di jalur perseorangan dan partai politik akan diberi sanksi pidana lima tahun penjara dan denda ...
Pemerintah menyadari UU Pilkada perlu direvisi
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah menyadari Undang-Undang Pilkada mesih bermasalah sehingga sebagai perbaikan jangka panjang ...
Legislator : Bawaslu tidak mutlak tunduk pada KPU, tapi UU Pilkada
Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan menyatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mutlak tidak tunduk kepada Komisi Pemilihan Umum ...
Pimpinan DPR setuju revisi terbatas UU Pilkada
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan setuju dilakukannya revisi terbatas Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, misalnya ...
MK gelar sidang gugatan UU Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terkait dengan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dalam ...
Pengamat sarankan sanksi parpol tak usung calon Pilkada
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menyarankan agar partai politik yang tak mengusung pasangan ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
