Fraksi Gerindra masih kaji revisi UU Pilkada
Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyatakan masih melakukan kajian atas wacana revisi Undang-Undang Pilkada yang di dalamnya turut mengatur soal ...
Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyatakan masih melakukan kajian atas wacana revisi Undang-Undang Pilkada yang di dalamnya turut mengatur soal ...
Badan Narkotika Nasional mengusulkan dilakukannya tes rambut untuk calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017 agar lebih akurat. "Tes ...
Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) menilai revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada ...
Bakal calon Bupati Bekasi dari jalur independen Obon Tabroni mengaku tidak mengkhawatirkan revisi undang-undang nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur ...
Anggota DPR RI dari Partai Hanura Syarifuddin Suding menegaskan rencana revisi undang-undang tentang Pilkada tidak boleh mempersulit calon kepala ...
DPR menyatakan tidak akan memaksakan revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah setelah pemerintah menyayakan tidak menyetujuinya."Kalau ...
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan, tidak ada niat pemerintah memperberat syarat calon independen yang ingin maju dalam pilkada ...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengirimkan Amanat Presiden (Ampres) kepada DPR terkait revisi UU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah ...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar regulasi yang mengatur pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dapat menjadi payung hukum yang bersifat ...
Presiden Joko Widodo meminta revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan tidak bernuansa politis ...
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menilai langkah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju ...
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta revisi Undang-undang Pilkada untuk memunculkan perubahan agar menjadi pilkada tidak mahal serta untuk mencegah ...
Komisi Pemilihan Umum telah menyiapkan 73 poin yang akan diajukan dalam revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah ...
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyatakan tidak dapat menerima delapan perkara sengketa Pilkada 2015 yang dibacakan dalam putusan Mahkamah pada ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima tujuh gugatan perkara sengketa Pilkada pada pembacaan putusan sesi pertama. ...